Network
PR BEKASI - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) membeberkan adaya pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN) di Provinsi Jateng.
Kabar adanya pelanggaran tersebut disampaikan langsung oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jateng, Sri Wahyu Ananingsih di Semarang pada Jumat, 14 Agustus 20020.
Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Sri Wahyu Ananingsih menyebutkan sebanyak 63 ASN di Jateng terbukti melanggar peraturan terkait dengan netralitas pada pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
Baca Juga: Didemo Ratusan Orang Soal Omnibus Law, Puan Maharani: RUU Cipta Kerja Dibahasa Sangat Hati-Hati
"Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah mengeluarkan sanksi rekomendasi kepada 63 ASN yang terbukti melanggar netralitas," kata Sri Wahyu Ananingsih.
Lebih lanjut, Sri Wahyu Ananingsih mengatakan bahwa Bawaslu kabupaten/kota di Jateng sebelumnya sudah menangani dugaan ketidaknetralan ASN tersebut berdasarkan laporan dan juga temuan.
Setelah dilakukan penanganan, kata dia, telah ditemukan bahwa ASN tersebut melanggar netralitas pada Pilkada 2020 seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah No.42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.
"Sesuai dengan ketentuan UU Pilkada, bawaslu kabupaten/kota meneruskan pelanggaran netralitas ASN tersebut ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Hingga 14 Agustus 2020, KASN sudah banyak menindaklanjuti rekomendasi dari bawaslu," ucap dia.
Baca Juga: Singgung Kondisi Indonesia Saat Ini, Jokowi: Jangan Merasa Paling Agamis atau Pancasilais Sendiri
