Network
PR BEKASI – Pemerintah mengeluarkan dana sekitar Rp90 miliar untuk menggunakan jasa influencer dalam menyosialisasikan berbagai program pemerintahan. Kegiatan penggunaan jasa influencer ini semakin meningkat sejak 2017.
Beberapa kementerian rajin memanfaatkan jasa influencer untuk menyosialisasikan programnya, di antaranya adalah Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemdikbud), Kementerian Pariwisata (Kemenpar), dan kementerian lainnya.
Pada Jumat, 21 Agustus 2020 akun Facebook Sahabat ICW (Indonesian Corruption Watch) melakukan siaran langsung yang membahas tentang anggaran pemerintah untuk influencer.
Baca Juga: Bagikan Masker di Kebun Raya Bogor, Jokowi Gowes dengan 'Sepeda Soekarno-Hatta'
“Ada 34 kementerian, 5 Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), dan dua lembaga penegak hukum, yakni Kejaksaan RI dan Kepolisian RI. Periode yang kami telusuri adalah selama kurun waktu 2014-2018” ucap Egi Primayogha, peneliti ICW sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Konferensi Pers pada 20 Agustus melalui akun Facebook Sahabat ICW.
Anggaran belanja pemerintah untuk aktivitas digital dalam membayar influencer paling tinggi oleh Kepolisian RI sebesar Rp937 miliar, disusul Kemenpar sebesar Rp263 miliar, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Rp21,27 miliar.
Beberapa kementerian tidak mencantumkan data nama-nama influencer yang dilibatkan dalam Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE), namun Kemdikbud mencantumkan beberapa influencer yang pernah bekerja sama.
Baca Juga: 'Dynamite' Tembus Rekor Tercepat 100 Juta Kali Ditonton, Personel BTS Ungkap Rahasianya
Berikut beberapa influencer yang pernah menyosialisasikan program pemerintah:
