Network
PR BEKASI – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tengah menggodok wacana untuk membawa pendidikan militer ke dalam kampus, melalui program bela negara.
Wacana tersebut tentunya menui pro kontra dari berbagai pihak. Salah satunya dari Peneliti HAM dan Sektor Keamanan Setara Institute, Ikhsan Yosarie.
Sebagiamana dilansir dari Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI, secara tegas, Ikhsan mengatakan rencana kebijakan itu justru bertentangan dengan napas ‘Kampus Merdeka” yang digagas Mendikbud, Nadiem Makarim.
Baca Juga: Muncul Klaster Baru di Tangerang Selatan, Guru dan Dosen Ikut Terinfeksi Covid-19
“Dengan sejumlah persoalan beberapa waktu ke belakang yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap kebebasan akademik kampus, alih-alih menjamin kebebasan mimbar akademik kampus, Kemdikbud malah mengafirmasi militerisasi sektor pendidikan,” kata Ikhsan pada Senin, 24 Agustus 2020.
Sejak menjabat Mendikbud, Nadiem Makarim telah mengeluarkan dua kebijakan yakni Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Salah satu kebijakan dari Kampus Merdeka adalah membebaskan perguruan tinggi berakreditasi A dan B untuk mendirikan program studi baru.
Oleh karena itu, Ikhsan pun mempertanyakan bentuk bela negara di dunia kampus yang cenderung bersifat militeristik.
Mengutip ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN), salah satu keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dapat dilakukan dengan pengabdian sesuai dengan profesi.
Baca Juga: Israel Kembali Tembakkan Roket ke Palestina, Balas Serangan Hamas
