Network
Menurut Masduki, digelarnya rapat yang melibatkan berbagai stakeholders halal itu sendiri memperlihatkan langkah antisipatif Wapres, agar kekhawatiran bahwa sertifikasi halal akan menghambat jadwal vaksinasi tidak terjadi.
Ia menambahkan, selain memastikan proses halal tidak menghambat uji klinis, produksi, dan distribusi vaksin, Wapres juga memastikan, vaksin yang beredar jangan sampai belum bersertifikat halal.
“Hal itu bisa menimbulkan gejolak di masyarakat yang concern pada status halal vaksin. Pesan Wapres, jangan sampai problem pandemi ini diperkeruh oleh polemik kehalalan vaksin," paparnya.
Baca Juga: Bansos PKH dan BPNT Rp500.000 Cair Tunai, Kemensos: Jangan Dibelikan Rokok!
Dikatakannya, ketika dilaporkan bahwa ada juga rencana pembelian vaksin dari Uni Emirat Arab, Ma’ruf Amin menuturkan agar status halal vaksin itu dimonitor BPJHP, LPPOM, dan Komisi Fatwa.
"Jangan sampai, sudah dipesan dalam jumlah besar, tapi status halalnya masih diperdebatkan. Bahwa itu diproduksi di Arab, tidak cukup menjadi dalil, statusnya telah memenuhi standar halal," kata Masduki.
Komisi Fatwa MUI menindaklanjuti arahan Ma’ruf Amin tentang perlunya kecepatan dalam pemenuhan standar halal vaksin, dengan menyiapkan tim pendampingan bagi Bio Farma untuk pemeriksaan terpenuhinya standar halal produk.
Baca Juga: La Liga Dukung Keputusan Barcelona Tolak Kepergian Messi, Klub Peminat Harus Berurusan dengan Hukum
"Dalam rapat tersebut, Bio Farma juga memastikan komitmen kuat untuk memenuhi standar halal dan mengikuti mekanisme sertifikasi halal yang berlaku. Jadi, tidak benar, anggapan di sebagian masyarakat, bahwa Bio Farma berjalan sendiri dalam pemenuhan standar halal vaksin," ucapnya.
"Pada akhirnya, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap sistem jaminan produk halal yang diberlakukan pada vaksin COVID-19. Baik aspek validitas pemenuhan standar halalnya, maupun aspek kecepatan prosesnya," ucap Masduki.***
