Network
PR BEKASI – Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) mengaku siap mengambil alih kasus Jaksa Pinangki dari Kejaksaan Agung (Kejagung).
Tindakan tersebut akan diambil apabila Kejagung tidak menjalankan tugasnya secara transparan, akuntabel, dan profesional.
"Kalau semuanya berjalan dengan baik, profesional, ya kami tidak akan melakukan itu (ambil alih kasus)," kata Deputi Penindakan KPK, Karyoto di Gedung Bundar Jampidsus, Jakarta, Selasa 8 September 2020, seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Baca Juga: Dua Penganut Teori Bumi Datar Italia Ingin Lihat Ujung Dunia, Berujung Kesasar di Pulau Terpencil
KPK melaksanan tugas mengawasi penanganan perkara ini. Terkait dengan hal ini Keduputian Penindakan KPK telah menerbitkan surat perintah supervisi kasus dugaan korupsi yang menjerat Djoko dan Pinangki.
"Dalam supervisi ini, nanti dilihat apakah penyidikan yang sudah dilakukan oleh kejaksaan ini on the track atau tidak. Itu ada dalam Pasal 10 UU No, 19/2019, ada syarat-syaratnya. Apabila salah satu syarat itu ada di sini, kami sangat memungkinkan untuk mengambil alih perkara ini," kata Karyoto.
Hari ini, tim jaksa penydik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung melakukan gelar perkara terhadap tersangka tindak pidana korupsi Djoko Soegiarto Tjandra dan jaksa Pinangki Sirna Malasari di Gedung Bundar Jampidsus.
Baca Juga: Bercita-cita Jadi Artis K-Pop? Catat 5 Aturan Ini yang Wajib Dipatuhi
Dalam gelar perkara itu, dihadiri perwakilan dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), KPK, dan Komisi Kejaksaan RI.
