Network
PR BEKASI - Di masa pandemi Covid-19 saat ini, selain gencar melakukan upaya penanggulangan penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat, pemerintah pun gencar mengeluarkan program-program bantuan untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19.
Namun sayangnya, penyaluran program bantuan yang digalang oleh pemerintah tersebut tidak sepenuhnya tersalurkan ke masyarakat. Masih ada sejumlah kendala yang menyebabkan bantuan tidak sampai di tangan masyarakat.
Hal ini terlihat dari adanya 1.074 total aduan yang diterima KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) yang disampaikan melalui aplikasi JAGA Bansos.
Baca Juga: Pesta Gol, Belgia Balas Kecolongan dari Islandia dengan Skor 5-1
"Kami melihat masih banyak keluhan terkait bansos, dari JAGA Bansos sampai 4 September ada 1.074 keluhan terkait bansos, dan paling tinggi dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Sosial Juliari P Batubara, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 9 September 2020, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
JAGA Bansos yang diluncurkan pada 29 Mei 2020, merupakan fitur tambahan dalam platform pencegahan korupsi JAGA yang diinisiasi KPK, untuk menampung keluhan masyarakat terkait penyimpangan atau penyalahgunaan penyaluran bansos.
Selain itu, fitur ini juga menyediakan informasi panduan ringkas tentang bansos sebagai edukasi untuk masyarakat.
Baca Juga: Soal Polemik Puan Maharani dan Warga Sumbar, Pengamat Politik: Mbak Puan Justru Seorang Pahlawan
