Network
Dia pun mengusulkan supaya kewenangan penyadapan dalam rangka pelaksanaan putusan, khususnya di dalam tindak pidana korupsi, tersebut diberikan kepada kejaksaan.
Namun, kendati demikian, Supratman mengatakan usulan tersebut belum tentu diterima oleh Komisi III DPR RI selaku pengusul RUU Kejaksaan.
Baca Juga: Gubenur Jawa Barat Imbau Warga Tidak Gunakan Masker Scuba dan Buff di KRL
"Nanti silakan teman-teman pengusul, kalau setuju, kami coba akan masukkan. Kira-kira begitu pak, ya. nanti ke depan, (kewenangan penyadapan) ini pasti terus bergulir," ungkapnya.
Selain itu, DPR RI tentu juga akan mendengar sikap pemerintah dalam pembahasan RUU Kejaksaan di Komisi III DPR RI tersebut.
Supratman menegaskan bahwa Badan Legislasi DPR RI hanya melaksanakan harmonisasi, bukan untuk membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Baca Juga: ESA dan NASA Jalin Kerja Sama untuk Selamatkan Bumi dari Ancaman Asteroid
"Pembahasan DIM, nanti di Komisi III," ucapnya.
Pemberian kewenangan penyadapan dalam RUU Kejaksaan, disebutkan dalam Pasal 30 Ayat (5) huruf g.
Isi dari Pasal tersebut yaitu 'Di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan guna mendukung kegiatan dan kebijakan penegakan hukum yang meliputi penyadapan dan menyelenggarakan pusat monitoring'.*
