Network
PR BEKASI - Film "Pengkhianatan G30S/PKI" hingga saat ini masih menjadi kontroversi karena sejarah peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang belum terkuak sepenuhnya.
Film yang diproduksi Perum Perusahaan Film Negara (PPFN) pada 1984 ini kerap disebut sebagai propaganda ala rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto kala itu.
Di zaman pemerintahan Soeharto, film yang disutradarai oleh Arifin C. Noer ini rutin diputar setiap tahun, lalu dihentikan penayangannya setelah pemerintah Orde Baru tumbang akibat gelombang Reformasi 1998.
Baca Juga: PSBB Dilanjutkan, HIPPI: Pemerintah Jangan Main-main Lagi, Ini Pertaruhan Masa Depan Ekonomi Kita
Namun, beberapa tahun belakangan ini, beberapa pihak, bahkan pejabat negara dan juga stasiun televisi kembali memutarnya.
Tapi, hingga kini rupanya masih ada sejumlah pihak yang memperdebatkan masalah pemutaran film tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengimbau agar pemutaran kembali film "Pengkhianatan G30S/PKI" di televisi atau ditempat lain jangan dijadikan polemik di tengah masyarakat.
Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan agar masyarakat tak perlu merasa resah soal pemutaran film tersebut. Dia juga menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk menyaksikan atau pun tidak menyaksikannya.
Baca Juga: Bongkar Produk Kecantikan Abad ke-18, Museum Nasional Korsel 'Hidupkan Kembali' Putri Hwahyup
