UU Cipta Kerja Disebut Akan Rusak Alam Indonesia Lebih Parah, Jokowi: AMDAL Tidak Akan Dihapus

PR BEKASI – Analisis Dampak Lingkungan atau AMDAL merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang dibuat pada tahap perencanaan dan digunakan untuk pengambilan keputusan.

Hal yang dikaji dalam proses AMDAL meliputi aspek fisika kimia, ekologi, sosial budaya, sosial ekonomi, dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap studi kelayakan rencana usaha dan atau kegiatan.

AMDAL memegang peranan penting dalam hal pendirian usaha serta sebagai pertimbangan penting bagi pemerintah daerah untuk menentukan keputusan perizinan.

Namun setelah peresmian UU Cipta Kerja omnibus law, beredar kabar bahwa regulasi terobosan pemerintah tersebut akan menghapuskan kebijakan AMDAL sehingga potensi kerusakan lingkungan akan semakin besar.

Baca Juga: Jadi Terobosan Penting dalam Hukum Indonesia, SOKSI Minta Adanya Omnibus Law di Sektor Lai

Presiden Joko Widodo, menegaskan bahwa izin AMDAL tidak akan dihapus dan tetap ada dalam  Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

“Itu tidak benar. Amdal tetap ada. Bagi industri besar harus studi amdal yang ketat, tetapi bagi UMKM lebih ditekankan pada pendampingan dan pengawasan,” ucap Jokowi, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com pada 11 Oktober dari Sekretariat Negara.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar memberikan keterangan pers bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan mengenai prinsip dan konsep dasar pengaturan Amdal dalam UU Cipta Kerja yang tidak akan mengalami perubahan, justru memperkuat perlindungan lingkungan.

Baca Juga: Cek Fakta: Daftar Prakerja Gelombang Baru Kini Dikabarkan Bisa Dapat Insentif Rp600.000