Network
PR BEKASI - Penolakan terhadap UU Cipta Kerja terus bergulir dari yang awalnya berlangsung pada tanggal 6 hingga 8 Oktober, kini rencananya akan digelar kembali oleh sejumlah Ormas dan masyarakat dalam waktu dekat.
Meski Indonesia saat ini masih mengalami tekanan dalam ekonomi terutama kesehatan dan keselamatan akibat adanya virus Corona, namun turun ke jalan dan melakukan unjuk rasa tetap diambil sebagai bagian dari mengemukakan pendapat di muka umum.
Para pakar bahkan menyebut, aktivitas kelompok masyarakat yang mengikuti aksi unjuk rasa dapat menjadi klaster baru penyebaran COVID-19.
Baca Juga: Update Harga Emas Senin 12 Oktober 2020, Awal Pekan Masih di Atas Rp 2 Juta per 2 Gram
Sementara itu, pembahasan terhadap UU ini juga gencar dilakukan oleh sejumlah orang yang berkompeten dan serius mendalami UU ini, walaupun hingga kini draft final UU Ciptaker yang telah disahkan belum muncul ke publik.
Sejumlah kepala daerah pun sampai ikut menyatakan penolakannya terhadap UU Ciptaker maupun menyampaikan aspirasi dari para buruh atau pekerja kepada pemerintah pusat.
Melihat kejadian unjuk rasa sebelumnya, sejumlah tempat di Jakarta yang menjadi lokasi unjuk rasa, mengalami kerusuhan dan menyebabkan terjadinya sejumlah kerusakan fasilitas umum.
Baca Juga: Ungkap Dalang Kerusuhan, Duo Fahri Hamzah dan Fadli Zon Kompak Pertanyakan Adanya Jubir dalam BIN
Berangkat dari pengalaman tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pengamanan ekstra di fasilitas umum dalam aksi demonstrasi UU Cipta Kerja lanjutan.
