Network
PR BEKASI – Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) melakukan investigasi independen terkait aksi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah berlangsung sejak 8 Oktober 2020 hingga hari ini.
Berdasarkan investasi tersebut, Direktur LPI Boni Hargens menemukan indikasi keterpautan beragam kepentingan dan kelompok ‘pemain’ di balik demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja.
“Gelombang aksi penolakan UU Omnisbus Ciptaker memunculkan tanda tanya. Apakah benar untuk kepentingan buruh atau ada pihak lain yang menunggangi aksi buruh,” kata Boni Hargens dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari situs Antara, Senin 12 Oktober 2020.
Baca Juga: Dituding Gerakkan Massa Saat Unjuk Rasa Omnibus Law, SBY: Tuduhan Tidak Mendasar, Saya Korban
Boni Hargens mengatakan secara garis besar, ada dua kelompok yang terlibat dalam aksi 8 Oktober 2020 itu dan yang juga akan bergabung dalam aksi lanjutan 13 Oktober 2020 dan aksi-aksi yang akan datang.
Pertama kelompok buruh dan para aktivis yang ideologinya ingin memperjuangkan kepentingan buruh. Mereka benar-benar mempersoalkan pasal-pasal yang menurut mereka berpotensi multifafsir sehingga dalam perumusan peraturan pemerintah (PP) nanti ada potensi kepentingan buruh dikorbankan.
“Kelompok tipe ini tentu penting untuk diterima sebagai kritik dan saran untuk evaluasi dalam konteks judicial review jika itu dinilai perlu,” tuturnya.
Kedua, kelompok massa yang dimobilisasi oleh oknum dari partai politik oposisi dari kelompok antipemerintah yang selama ini memainkan peran sebagai oposisi jalanan. Massa ini datang dari berbagai kalangan.
Baca Juga: Amerika Serikat Khawatirkan Kondisi Indonesia Terkait UU Cipta Kerja, Kedubes Keluarkan 5 Peringatan
