Stafsus Kemnaker Paparkan Kepentingan Buruh yang Ada di UU Cipta Kerja

PR BEKASI – Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) tetap mengakomodasi kepentingan buruh, dan mengadopsi berbagai hal yang baik dalam UU Nomor 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan.

Hal tersebut disampaikan oleh Staf Khusus Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Dita Indah Sari pada Rabu, 14 Oktober 2020.

“Hal-hal baik yang ada di UU Ketenagakerjaan tentu kita adopsi, dan kitaa juga perlu mengakomodasi perkembangan zaman. Supaya aturan ketenagakerjaan tetap relevan,” tuturnya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.

Dita Indah Sari menjelaskan bahwa regulasi tersebut, berupaya untuk menjamin para buruh masih menerima hak-haknya ketika melaksanakan kewajibannya. Seperti pesangon Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), status kontrak, cuti, alih daya, hingga pengupahan.

Selain itu, Omnibus Law tersebut juga mampu menjawab berbagai isu terkait klaster ketenagakerjaan sesuai dengan perkembangan terkini, mengingat UU sebelumnya telah berumur hampir 17 tahun.

Salah satunya yakni terkait pesangon bagi karyawan PHK, yang saat ini masih merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Meski mengalami revisi ke bawah, dari sebelumnya 32 kali gaji, menjadi 25 kali gaji.

“Indonesia ini angka pesangonnya salah satu yang paling tinggi di dunia, dan ini tidak berimbang dengan tingkat produktivitas kita. Angka 32 kali gaji ini, realisasinya juga tidak ada yang mau menanggung, dan tidak banyak yang mampu menjalankan,” tutur Dita Indah Sari.