Network
PR BEKASI – Pemerintah Indonesia hingga saat ini terus melakukan langkah-langkah persiapan pelaksanaan penyuntikan vaksin COVID-19 kepada masyarakat.
Dikutip oleh Pikiranrakyat-Bekasi.com dari situs resmi Sekretaris Kabinet, Setkab.go.id pada Sabtu, 17 Oktober 2020, selain vaksin Merah Putih yang dikembangkan oleh periset di Indonesia, pengadaan vaksin juga dilakukan melalui kerja sama dengan negara lain.
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa pemerintah telah melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak awal pandemi COVID-19 ini.
Baca Juga: Padukan Produk Kecantikan dam Kesehatan, Perusahaan Kosmetik Raup Untung
Menurutnya, fatwa MUI banyak menjadi acuan, mulai dari mengenai ibadah salah Jumat, salat Idul Fitri, salah Idul Adha hingga pembayaran zakat yang dapat dipergunakan untuk penanggulangan pandemi COVID-19.
Selain itu, fatwa lainnya seperti tata cara beribadah bagi tenaga medis yang menggunakan baju hazmat hingga pemulasaraan jenazah.
“Untuk vaksin, saya sudah minta (MUI) dliatkan dari mulai perencanaan, pengadaan vaksin, kemudian pertimbangan kehalalan vaksin, audit di pabrik vaksin termasuk kunjungan ke fasilitas vaksin di RRT (Republik Rakyat Tiongkok). Kemudian juga terus menyosialisasikan ke masyarakat dalam rangka vaksinasi,” kata Wapres Ma’ruf Amin.
Selain itu, Ma’ruf Amin juga menekankan bahwa vaksin yang akan diberikan ke masyarakat harus megantongi sertifikat halal dari lembaga yang memiliki otoritas, dalam hal ini MUI.
Baca Juga: Demonstran Gunakan Salam Tiga Jari untuk Pemerintah, Berikut Sejarahnya yang Ada di 'Hunger Games'
