Network
PR BEKASI – Pemerintah diminta melakukan evaluasi program kartu prakerja secara menyeluruh, menyusul dugaan adanya joki dalam program tersebut.
Anggota Komisi IX fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Kurniasih Mufidayati menyampaikan hal tersebut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, 18 Oktober 2020.
"Kasus adanya joki ini, bisa menyebabkan pergeseran peruntukan bantuan bagi korban PHK (pemutusan hubungan kerja), maupun para pencari kerja," tuturnya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Baca Juga: Semakin Mendunia, Bahasa Indonesia Jadi Program Ekstrakurikuler di Kanada
Kurniasih Mufidayati menyebutkan bahwa munculnya dugaan joki dalam kartu prakerja, dapat merugikan masyarakat penerima kartu prakerja.
Sementara itu, alokasi anggaran kartu prakerja berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"Para joki ini mendapatkan keuntungan di tengah situasi rakyat yang kesusahan. Harus diusut tuntas, termasuk jika ada jaringannya," ujarnya.
Baca Juga: Penampakan Balon Iron Man Melayang di Langit India, Polisi: Warga Berpikir Itu Adalah Alien
Kurniasih Mufidayati berpendapat, sebenarnya secara maksud dan tujuan program kartu prakerja tersebut baik, untuk menolong korban PHK dan para pencari kerja saat masa pandemi.
