PR BEKASI – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) merilis catatan kinerja satu tahun pemerintahan Joko Widodo - Ma’ruf Amin.
KontraS mengingatkan kepada masyarakat beserta pemerintah, bahwa selain resesi ekonomi yang sudah ada di depan mata, Indonesia juga sedang berada dalam ancaman resesi demokrasi.
Resesi demokrasi ini akan membahayakan kondisi demokrasi di Indonesia dan berpotensi menyuburkan pelanggaran HAM.
Baca Juga: Reisa Minta Masyarakat Tak Meragukan Lagi Manfaat dari Vaksin yang Akan Diberikan Pemerintah
“Indonesia sedang mengalami resesi demokrasi, beberapa aspek yang masuk dalam pemantauan kami ialah, penyusutan ruang sipil, budaya kekerasan, pengabaian agenda penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat," kata KontraS, Senin 19 Oktober 2020, sebagaiamana dikutip oleh Pikiranrakyat-Bekasi.com
"pelibatan aparat keamanan dan pertahanan pada urusan-urusan sipil, dan minimnya partisipasi publik dalam implementasi proses demokrasi yang substansial, yakni proses legislasi,” ujarnya melanjutkan.
KontraS melakukan pemantauan terhadap kelima fenomena itu melalui media, pendampingan hukum, serta catatan advokasi kebijakan yang dilakukan oleh KontraS yang kemudian kami analisis menggunakan standar-standar HAM yang berkaitan dengan implementasi demokrasi.
Baca Juga: Demo Tolak UU Ciptaker Kembali Digelar Hari Ini, Mahfud MD: Hati-hati Jangan Sampai Ada Penyusup
Dalam aspek penyusutan ruang sipil, KontraS menemukan dalam satu tahun terakhir terdapat 158 peristiwa pelanggaran, pembatasan, ataupun serangan terhadap kebabasan sipil dengan Polisi sebagai aktor utamanya.