Komunikasi Politik Pemerintah Terus Jadi Sorotan, Peneliti: Padahal Kita Sedang Membangun Demokrasi

PR BEKASI – Pemerintah perlu melakukan perbaikan-perbaikan dalam komunikasi politiknya, baik komunikasi dengan para tokoh maupun dengan masyarakat.

Hal itu, dikatakan sebagai cara untuk membangun kepercayaan dalam iklim demokrasi di Indonesia.

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Dr Siti Zuhro MA menyampaikan hal tersebut melalui keterangannya di Jakarta, Jumat, 23 Oktober 2020.

“Di Indonesia ini, ada yang namanya UU (Undang-Undang) Keterbukaan Informasi Publik (KIP), bukan hanya UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik),” ujarnya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.

Baca Juga: Tiga Hari Mencari, Polisi Amankan Pemuda Pelaku yang Tega Membakar Kerabat Presiden Jokowi

“Maka masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi sehingga informasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat ini harus transparan,” tutur Siti Zuhro menambahkan.

Dia menyarankan bahwa setiap permasalahan yang ada, harus dikenali untuk mengetahui apa solusinya sehingga bisa segera dilakukan perbaikan-perbaikan.

Karena itu, jika permasalahan tersebut hanya dibiarkan saja sampai menumpuk, dapat menimbulkan akumulasi ketidakpuasan dan membuat masyarakat tidak percaya kepada pemerintah.

“Kita ini kan sedang membangun demokrasi, membangun demokrasi itu kan bukan cuma saat Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) dan Pemilu (Pemilihan Umum),” ucap Siti Zuhro.