Tak Ingin Banyak Penangguran, Muhadjir Effendy Serahkan Kurikulum SMK untuk Dibuat Pelaku Industri

- 18 September 2020, 08:24 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy.
Menko PMK Muhadjir Effendy. /Instagram @muhadjir_effendy

PR BEKASI – Indonesia saat ini tengah menghadapi sebuah tantangan yang juga sekaligus sebagai kesempatan untuk memajukan bangsa.

Tantangan yang dimaksud adalah dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Indonesia memiliki satu keuntungan, yaitu memiliki bonus demografi yang mana usia produktif di Tanah Air akan sangat banyak.

Jika dimanfaatkan dan dikembangkan secara baik dan tepat maka akan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas.

Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong dan mempersiapkan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di berbagai daerah.

Baca Juga: Bisa Perparah Gejala Covid-19, Tiga Teh Berkhasiat Ini Cocok untuk Redakan Penyakit Penderita Asma 

SMK saat ini tengah disesuaikan dengan kebutuhan industri daerah masing-masing. Perombakan kurikulum dilakukan saat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK), Muhadjir Effendy, masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

“Jadi nanti yang menentukan kurikulum SMK bukan hanya pemerintah melainkan juga pelaku industri atau pemberi kerja. Bahkan kapasitasnya hingga 70 persen,” ucap Muhadjir Effendy, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari situs Kemenko PMK.

Peranan pemerintah daerah juga sangat penting karena jangan sampai ada SMK yang baru berdiri, namun belum terkoneksi dengan pelaku industri.

Menko PMK menyebutkan bahwa peran SMK dan pelaku industri harus berjalan beriringan agar sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan ketika siswa lulus dari sekolah.

Halaman:

Editor: M Bayu Pratama

Sumber: Kemenko PMK


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x