Network
Dia juga menyatakan, tidak akan ada hal yang dikurangi atau ditambahkan dalam substansi tuntutan yang disampaikan mahasiswa kepadanya.
Akan tetapi, hal tersebut disayangkan oleh Ketua BEM SI. Orang yang menemui massa aksi bukan orang yang mereka harapkan.
"Kembali yang menemui massa aksi bukan orang yang kami harapkan, melainkan staf khusus milenial yang dirasa bukan representatif dari presiden Republik Indonesia," kata Remy, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI pada 17 Oktober 2020.
Lebih jauh, Remy menyatakan, Aliansi BEM SI tetap menyuarakan pencabutan UU Cipta Kerja dan menyampaikan mosi tidak percaya kepada pemerintah serta DPR.
Baca Juga: Perkuat Pengaruh, Tiongkok Komitmen Prioritaskan Vaksin Covid-19 Untuk Indonesia dan Negara ASEAN
"Aksi ini merupakan aksi damai dan lepas dari semua tindakan anarkis sebagai perwujudan gerakan intelektual dan moral mahasiswa Indonesia," ujarnya. Hal itu benar seperti yang ditampilkan oleh rekan-rekan mahasiswa.
BEM SI pun akan mengajukan tiga tuntutan dan pernyataan sikap dalam demonstrasi selanjutnya.
Pertama, mendesak Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) guna membatalkan UU Ciptaker.
Kedua, mengecam perilaku pemerintah yang berupaya mengintervensi gerakan dan suara rakyat yang menolak UU Ciptaker.
Baca Juga: Pollycarpus Budihari Priyanto Meninggal Dunia, Dalang Utama Kasus Pembunuhan Munir Semakin Aman
