PIKIRAN RAKYAT - Beredar kabar di platform media sosial Facebook yang memuat foto Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo sedang memotong tumpeng di atas meja berlogo PKI (Partai Komunis Indonesia).
Foto itu diunggah Jumat 29 Mei 2020. Setelah ditelusuri, gambar dalam foto tersebut adalah hoaks.
Dikutip Pikiranrakyat-bekasi.com dari situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Sabtu 30 Mei 2020, dipastikan foto itu merupakan informasi hoaks lama yang kembali muncul dan sempat beredar pada awal 2017.
Dalam foto itu, seolah-olah PKI kembali muncul ke permukaan. Gambar Jokowi dan Megawati Soekarnoputri yang memotong tumpeng di atas meja berlogokan PKI adalah hasil suntingan.
Baca Juga: Detik-detik Roket SpaceX yang Bisa Bawa Manusia ke Mars Meledak Saat Uji Coba
Foto aslinya yang merupakan hasil jepretan Widodo S. Jusuf dari kantor berita Antara.
Dalam foto asli, meja yang dipakai untuk menyimpan nasi tumpeng dipasang menggunakan kain merah polos, bukan kain berlogo PKI atau lambang palu dan arit.
Sementara itu, acara tersebut merupakan perayaan Hari Ulang Tahun Ke-41 PDIP di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, 10 Januari 2014.
Saat itu, Jokowi juga belum menjabat sebagai Presiden.
Baca Juga: Fokus Proyek Strategis Berdampak ke Rakyat, Ini 4 Arahan Jokowi Soal PSN
Dalam momen itu, Megawati Soekarnoputri melakukan pemotongan tumpeng dan dibagikan kepada sejumlah tokoh PDIP.
Sementara PKI adalah sebuah partai politik di Indonesia yang telah bubar.
PKI menjadi partai komunis nonpenguasa terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok sebelum akhirnya dibubarkan pada 1965 dan dinyatakan sebagai partai terlarang tahun berikutnya.
Akan tetapi, belakangan ini isu terkait bangkitnya PKI kembali beredar. Antara melaporkan, menurut Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, MPR memastikan tidak ada ruang bagi PKI untuk kembali bangkit.
Untuk itu, diharapkan pihak-pihak tertentu, baik politisi, akademisi, dan masyarakat tidak membesar-besarkan isu kebangkitan PKI.
Menurut dia, aturan tersebut sesuai dengan TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat.***