PR BEKASI – Kementerian Dalam Negeri Taliban mengatakan perempuan Afghanistan akan segera diizinkan kembali belajar ke sekolah.
Qari Saeed Khosty, juru bicara kementerian dalam negeri mengatakan pada Minggu, 17 Oktober 2021 bahwa waktu yang tepat akan diumumkan oleh Kementerian Pendidikan.
“Perempuan akan segera diizinkan kembali belajar dan mengajar di semua universitas dan sekolah,” katanya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Al Jazeera, Senin, 18 Oktober 2021.
Setelah pengambilalihan Taliban atas Afghanistan, para perempuan diminta tinggal di rumah sampai lingkungan belajar dan bekerja yang aman dapat dibangun di Afghanistan.
Akan tetapi, hal tersebut tak berlaku bagi seluruh laki-laki dan anak perempuan usia sekolah dasar yang telah diperbolehkan kembali ke sekolah dan bekerja.
Pengecualian bagi perempuan yang lebih tua telah memperburuk kekhawatiran bahwa Taliban dapat kembali ke aturan garis keras mereka pada 1990-an, ketika perempuan secara hukum dilarang bersekolah dan bekerja.
Ketika Taliban mengambil alih kekuasaan pada Agustus lalu, kelompok bersenjata itu berjanji untuk menegakkan hak-hak anak perempuan dan perempuan. Namun tindakannya sejak itu telah mengkhawatirkan masyarakat internasional.
Ini telah mengirimkan sinyal beragam tentang perempuan yang kembali bekerja di kantor-kantor pemerintah dan telah memaksa universitas untuk memberlakukan kebijakan pemisahan gender untuk dibuka kembali.
Taliban juga saat ini telah membuat cabinet yang semuanya diisi laki-laki, mengatakan perempuan bisa dimasukkan nanti.
Antonio Guterres, sekretaris jenderal PBB pada awal bulan ini mengutuk janji-janji Taliban yang dilanggar kepada perempuan Afghanistan.
Dirinya juga mengimbau kelompok itu untuk memenuhi kewajiban mereka di bawah hukum hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional.
"Janji yang dilanggar menyebabkan mimpi buruk bagi perempuan dan anak perempuan Afghanistan. Perempuan harus menjadi pusat perhatian,” katanya.
Penarikan kembali hak-hak perempuan oleh Taliban juga telah memicu kritik dari Qatar dan Pakistan, yang telah meminta masyarakat internasional untuk terlibat dengan Taliban.
Pada konferensi pers bulan lalu, Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, mengatakan sangat mengecewakan melihat beberapa langkah yang diambil mundur oleh Taliban.
Al Thani mengatakan Qatar, yang menjadi tuan rumah kantor politik Taliban, harus digunakan sebagai model bagaimana masyarakat Muslim dapat dijalankan.
“Sistem kami adalah sistem Islam, tetapi kami memiliki jumlah perempuan melebihi laki-laki dalam angkatan kerja, di pemerintahan dan di pendidikan tinggi,” katanya.
Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan mengatakan bahwa meskipun dia ragu Taliban akan sekali lagi melarang pendidikan anak perempuan, kelompok itu harus diingatkan bahwa Islam tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi lagi.
“Gagasan bahwa perempuan tidak boleh dididik sama sekali tidak Islami. Itu tidak ada hubungannya dengan agama,” katanya.***