Network
PIKIRAN RAKYAT - Gereja di Australia dikritik karena mengambil keuntungan di tengah pandemi virus corona. Gereja itu menawarkan obat virus corona yang sebenarnya merupakan zat pemutih mematikan.
Obat itu dijual Gereja Kesehatan dan Penyembuhan Genesis II di Queensland, Australia.
Obat itu dipasarkan dengan merek Miracle Mineral Solution (MMS). Padahal, obat itu memiliki efek masalah kesehatan serius hingga bisa menimbulkan kematian.
Dikutip Pikiranrakyat-bekasi.com dari Daily Star, Sabtu 9 Mei 2020, faktanya, konten soal gereja kontroversial itu telah dilarang beredar di Youtube, Facebook, dan Twitter sejak 2019.
Baca Juga: Viral Video Wanita Melahirkan Saat Berjalan dan Bayi Jatuh ke Trotoar, Sang Ibu Bahkan Tak Menyadari
Karena mereka kerap menjual produk-produk yang dicampur dengan zat pemutih yang disebut klorin dioksida atau dikenal sebagai natrium klorit dalam bentuk serbuk.
Mereka menjual produk yang disebut HCL-MMS1 dalam botol 140 mililiter seharga 32 dolar Australia atau sekira Rp 310.000.
Dalam situsnya, pembeli dikelabui dengan iklan dan bahan campuran obat virus corona palsu yang menyebut bahwa obat itu dapat memurnikan tubuh dari penyakit.
Obat itu telah dilarang di Amerika Serikat oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika Serikat FDA.
Baca Juga: Kelompok Teroris Bisa Rekrut Anggota Baru Saat Dunia Sibuk dengan Pandemi Corona
Mereka tidak menyetujui alasan penggunaan produk yang diklaim sebagai obat virus corona itu karena adanya potensi bahaya dan kematian.
“MMS adalah produk kimia yang bila dikombinasikan dengan aktivator, menciptakan solusi pemutih yang kuat,” kata media 7News Australia.
Jika tertelan, produk itu dapat menyebabkan mual, muntah, diare, dehidrasi parah, dan bahkan kematian.
Dengan meningkatnya kekhawatiran atas penjualan produk itu di Australia, warga mengecam Gereja Genesis ll sebagai tempat tanpa moral dan mengundang kematian.
Akademisi Australia, Profesor Ken Harvey dari Departemen Epidemiologi dan Kedokteran Pencegahan Universitas Monash, telah mengajukan petisi kepada pemerintah untuk melarang penjualan produk itu.***
