Benjamin Netanyahu Sebut Gaza Harus Didemiliterisasi: Israel yang Dapat Bertanggungjawab

- 6 Desember 2023, 12:35 WIB
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebut Gaza harus demiliterisasi.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebut Gaza harus demiliterisasi. //REUTERS/Ammar Awad

PATRIOT BEKASI - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Jalur Gaza harus tetap mengalami demiliterisasi setelah berakhirnya operasi militer Israel.

Benjamin Netanyahu juga menekankan bahwa hanya tentara Israel yang dapat menjamin hal tersebut, dan intervensi internasional apa pun tidak dapat diterima.

Netanyahu mengatakan hal itu dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa malam, 5 Desember 2023.

"Satu hal lagi mengenai apa yang akan terjadi setelah Hamas. Gaza harus didemiliterisasi, dan hanya satu kekuatan yang dapat menjamin demiliterisasi ini, yaitu tentara Israel, dan tidak ada kekuatan internasional yang dapat bertanggung jawab atas hal tersebut," katanya.

Baca Juga: Keluarga dari Tawanan Hamas Ngamuk saat Ketemu Benjamin Netanyahu, Suasana Panas

Dalam konteks lainnya, Netanyahu mengatakan bahwa dia mendengar cerita pelecehan seksual saat pertemuan dengan tahanan yang dipulangkan oleh Hamas selama masa gencatan senjata di Gaza.

“Saya mendengar, dan Anda juga mendengar, tentang serangan seksual brutal dan insiden pemerkosaan yang belum pernah terjadi sebelumnya," tuturnya mengoarkan klaim yang tak terbukti.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Galant mengatakan bahwa Hamas kehilangan kendali atas Jalur Gaza dan menderita kerugian besar.

"Hal ini dicapai melalui tindakan tegas dan kuat oleh pejuang tentara Israel yang beroperasi dari udara, laut, dan darat berkoordinasi dengan intelijen," ujarnya.

Di sisi lain, Israel Yoav Galant pada hari Selasa menolak tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pemukim terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

Dia mengatakan bahwa dalam supremasi hukum hanya polisi dan tentara yang berhak menggunakan kekerasan.

“Sayangnya, ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh ekstremis yang harus kita kecam," ucap dia.

Galant menyebut Israel sebagai negara hukum, di mana dalam negara dengan sistem tersebut penggunaan kekerasan hanya diberikan oleh pemerintah.

Dalam hal ini, dia menambahkan pemerintah Israel memberikan hak tersebut kepada tentara Israel, polisi Israel, Badan Keamanan Dalam Negeri (Shin Bet), dan sejenisnya.

Dia menambahkan bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki wewenang untuk menggunakan kekerasan.***

Editor: M Hafni Ali

Sumber: Al Arabiya


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x