Network
PR BEKASI - Warga Majene dan Mamuju Sulawesi Barat dikabarkan kesulitan memperoleh bantuan sosial terdampak bencana alam dari pemerintah.
Untuk informasi, gempa bumi berkekuatan 6,2 Magnitudo mengguncang Majene dan Mamuju Sulawesi Barat pada Jumat, 15 Januari 2021 lalu.
Akibat bencana alam tersebut, sebanyak 84 orang meninggal dunia dan kerugian materi yang belum terhitung.
Korban bencana gempa bumi di Sulbar dikabarkan kesulitan mengambil bantuan dari pemerintah disebabkan adanya prosedur berupa syarat membawa Kartu Keluarga (KK) oleh petugas.
Baca Juga: Kritik Komnas HAM yang Laporkan Hasil Kerja ke Presiden, Natalius Pigai: Kompetensinya Diragukan
Akan tetapi, korban bencana gempa bumi tidak bisa menyertai KK yang dimintai petugas karena rumah mereka berada dalam kondisi rubuh.
Korban bencana gempa bumi di Sulbar tersebut kemudian dikabarkan mengajukan protes kepada petugas di lapangan karena dinilai mempersulit kondisi mereka.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid turut menyampaikan pendapatnya terkait kabar adanya aturan yang memberatkan korban bencana gempa bumi di Sulbar.
Hidayat Nur Wahid menilai, kabar adanya aturan tersebut aneh sebab malah memberatkan kondisi korban bencana gempa bumi di Sulbar.
Baca Juga: 2 Politisi PDIP Diduga Terlibat Korupsi Bansos, Rachland Nashidik: Mereka Garong Duit Gotong-royong
"Rakyat yang sudah sangat menderita akibat gempa, harusnya tidak ditambah menderita dengan aturan aneh seperti ini," ucap HNW dalam akun Twitternya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com pada Selasa, 19 Januari 2021.
Menurut HNW, pemerintah seharusnya mempermudah prosedur penyaluran bantuan sosial bagi para korban terdampak bencana gempa bumi di Sulbar.
"Harusnya pemerintah bantu mereka dengan segera perbaiki kinerja dan koordinasi, permudah akses bantuan untuk para korban," tutur HNW.
Rakyat yang sudah sangat menderita akibat gempa, harusnya tidak ditambah menderita dengan aturan2 yg aneh spt ini. Harusnya Pemerintah bantu mrk dg segera perbaiki kinerja dan koordinasi, permudah akses bantuan unt para korban, jangan sampai terjadi “penjarahan” dll masalah. https://t.co/hUFg4RNjVD— Hidayat Nur Wahid (@hnurwahid) January 18, 2021
Baca Juga: Singgung Pengadilan yang Haikal Hassan Sampaikan, Muannas Alaidid: Dia Kaya Pernah ke Akhirat aja
Pada penutupnya, HNW mengingatkan pemerintah dan petugas lapangan agar tidak sampai terjadi penjarahan akibat adanya prosedur yang menyulitkan para korban gempa bumi.
"Jangan sampai terjadi 'penjarahan' dll masalah," ujar HNW.***
