Network
PR BEKASI - Demi meningkatkan keamanan wilayah di Laut China Selatan, Filipina telah memesan dua kapal perang baru dari Hyundai Heavy Industries Korea Selatan.
Pada Selasa, 28 Desember 2021, Menteri Pertahanan Delfin Lorenza mengungkapkan jika negaranya memodernisasi angkatan laut Manila saat perselisihan dengan Beijing di Laut China Selatan meningkat.
Sejumlah alutsista milik Angkatan Laut Filipina telah rusak dalam beberapa dekade terakhir.
Bahkan Filipina sering menggunakan kapal perang AS peninggalan dari Perang Dunia II.
Baca Juga: Peruntungan Shio Ayam di Tahun 2022, Tahun yang Tepat Kembangkan Bisnis
Melansir laman CNA pada Rabu, 29 Desember 2021, pendahulu Presiden Rodrigo Duterte, Benigno Aquino baru memulai program modernisasi sederhana pada 2010 silam.
Filipina harus mengeluarkan biaya sekitar 556 juta USD atau setara dengan Rp7,9 triliun (kurs Rp14.262) untuk memboyong kapal selam dari Negeri Gingseng tersebut.
Perjanjian soal pembelian kapal perang ini sudah terjadi sejak lima tahun lalu, setelah perusahaan itu memenangkan kontrak membangun dua fregat baru untuk Angkatan Laut Filipina.
Korvet dan fregat kecil merupakan kapal perang cepat yang digunakan untuk melindungi kapal lain dari serangan.
"Proyek ini akan memberi Angkatan Laut Filipina dua korvet modern yang mampu melakukan misi anti-kapal, anti-kapal selam, dan anti-perang udara," ujar Lorenzana.
Pihak penyedia kapal perang akan memastikan kesamaan dan interoperabilitas dengan aset yang ada. Bahkan akan menjamin kemudahan perawatan dan perbaikan.
Hingga saat ini Manila telah mengakuisisi dua mantan penjaga pantai AS dan tiga kapal pendarat dari Australia, serta kapal patroli penjaga pantai dari Jepang.
Hal itu dilakukan demi meningkatkan kehadiran Filipina di wilayah Laut China Selatan, yang hingga saat ini masih menjadi wilayah kontorversi dengan China.
Pasalnya China mengklaim hampir semua jalur air yang dilalui perdagangan di wilayah Laut China Selatan.
Klaim lain juga dilontarkan dari pihak Brunei Darusalam, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam.
China telah mengabaikan putusan dari Pengadilan Arbitase Permanen yang berbasis di Den Haag tentang klaim historisnya yang tidak berdasar, pada tahun 2016 lalu.***
