Network
PIKIRAN RAKYAT – Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi turut hadir dalam undangan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Republik Indonesia (RI) di Radisson Golf & Convention Resort, Batam pada Senin, 10 Februari kemarin.
Acara tersebut merupakan penyerahan hasil evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pemerintah kabupaten atau kota wilayah I yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Riau, Kepulauan Bangka, Belitung, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Banten, serta Jawa Barat.
Dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com situs resmi Pemkot Bekasi, disebutkan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi menerima hasil evaluasi tersebut dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Tjahyo Kumolo serta diserahkan juga berupa piagam penghargaan atas Akuntabilitasi Kinerja Tahun 2019 dengan mendapat predikat nilai B.
Baca Juga: Alasan Warga Setia Asih Ingin Desanya Berubah Status Jadi Kelurahan di Bekasi
Hal ini merupakan salah satu langkah konkret yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan reformasi birokrasi salah satunya adalah melalui pengelolaan anggaran secara efektif serta efisien, maka dari itu dilakukannya dengan menerapkan SAKIP.
Dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com dari situs resmi Kementrian PAN RB Republik Indonesia, Tjahyo Kumolo mengatakan Implementasi SAKIP ini harus juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden pada berbagai kesempatan yang menyampaikan pemerintah harus berorientasi pada outcome, bukan lagi output.
Baca Juga: Dugaan Manipulasi Dokumen Ekspor Bubur Kayu PT Toba Pulp ke Luar Negeri
“Artinya pemerintah harus menjamin bahwa setiap rupiah yang digunakan untuk membiayai program kegiatan harus memiliki manfaat ekonomi, manfaat untuk rakyat, lebih utama untuk meningkatkan kesejahteraan,” ujar Tjahyo Kumolo.
Diketahui bahwa setiap tahun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi RI ini melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh kementrian, lembaga, dan juga pemerintah daerah (Pemda).
Hal itu dilakukan untuk mengukur perkembangan implentasi SAKIP dan juga melakukan pembinaan secara berkesinambungan di seluruh instansi pemerintah.
Baca Juga: Sering Beraksi di Kampus, Dua Pelaku Curanmor Berhasil Diringkus oleh Satpam UIN Bandung
Evaluasi tersebut telah memetakan instansi pemerintah dalam beberapa kategori. Pengategorian ini dilakukan bukan hanya sekedar menilai instansi pemerintah, namun lebih lanjut untuk memetakan tingkat implementasi manajemen kinerja di masing-masing instansi pemerintah, dengan hal itu bisa memudahkan proses perbaikan dalam implementasi SAKIP.
Selain itu, rapor SAKIP ini bukan saja menitikberatkan pada nilai-nilai yang diberikan, namun juga menunjukan bagaimana kemampuan instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan penggunaan anggaran sehingga nantinya bisa dipertanggung jawabkan demi memberikan pelayanan yang bermanfaat untuk masyarakat.
Rahmat Effendi atau yang akrab disapa Bang Pepen ini berkomentar perihal penghargaan yang diraih Pemkot Bekasi.
Baca Juga: Ramai Pemberitaan BUMN Akan Pekerjakan Mantan Teroris, BNPT Sampaikan Klarifikasi
Ia mengatakan akan terus memaksimalkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkot Bekasi, lebih lanjut dirinya mengatakan harus terus terpacu dalam kinerja berikutnya dan menjadikan penghargaan tersebut sebagai genjotan motivasi agar di tahun berikutnya bisa lebih baik hasil evaluasi SAKIP.
“Dua langkah ke depan predikat BB dan A adalah komitmen kami dalam capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah,” tulisnya dalam postingan Instagram pribadinya @bangpepen03.***
