PR BEKASI - Presiden Joko Widodo secara resmi telah melantik Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju yang baru, pada Rabu, 23 Desember 2020 kemarin,
Dalam pernyataannya, Wali Kota Surabaya yang ditunjuk menjadi Menteri sosial tersebut, menyebut dirinya orang yang sangat detail.
"Saya orangnya sangat detail, kadang-kadang sangat galak," katanya.
Baca Juga: Menkes Inggris: Varian Baru Covid-19 Ada Kaitannya dengan yang Ditemukan di Afrika Selatan
Dia juga menyampaikan terkait bansos, bahwa pada minggu terakhir bulan Desember ini harus sudah diselesaikan.
"Kita, terutama yang triwulan empat bantuan itu harus bisa selesai. Ini sudah minggu terakhir jadi itu harus selesai," ujar Risma, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Antara, pada Kamis, 24 Desember 2020.
Selain itu, Risma juga ingin bantuan yang untuk Januari 2021 sudah selesai.
Baca Juga: Jokowi Lantik Menteri-menteri Baru, Vino G. Bastian Soroti Sejumlah PR Besar yang Harus Dibenahi
"Untuk yang 2021 awal Januari, itu juga harus selesai. Jadi minggu pertama bulan Januari," ucapnya.
Risma juga menginginkan agar bentuk bantuan diberikan dalam bentuk non tunai atau elektrik.
"Terus terang kita akan lakukan semuanya dengan transparan, dan tidak ada lagi cash atau tunai dalam bentuk apapun tapi kami akan lakukan semua secara elektronik," ujarnya.
Baca Juga: Haikal Hassan Negatif Covid-19, Polda Metro Jaya Agendakan Pemanggilan Ulang
Diketahui, sebelum Risma menjabat sebagai menteri sosial, mantan Mensos Juliari Batubara resmi ditetapkan tersangka yang diduga menerima suap dari fee pengadaan bantuan sosial (bansos) sembako untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19 di Jabodetabek senilai Rp17 miliar.
Ketua KPK Firli Bahuri, menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di gedung KPK pada Minggu, 6 Desember 2020 lalu.
Bereaksi atas kasus itu, Hersubeno Arief menilai apa yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara, yaitu melakukan korupsi suap bantuan sosial Covid-19 sebagai perbuatan yang hina dina.***