PR BEKASI - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyoroti wacana pemberian sertifikat digital bebas bepergian tanpa tes usap PCR kepada warga yang sudah disuntik vaksin.
Anggota DPR RI dari Yogyakarta itu meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas menertibkan setiap menteri yang mengeluarkan pernyataan kontraproduktif dengan upaya penanganan pandemi Covid-19 tersebut.
"(Wacana sertifikat bepergian tanpa tes usap) itu jelas menunjukkan sikap inkonsisten yang bisa membahayakan upaya penanganan pandemic,” kata Sukamta dalam keterangan tertulis seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Sabtu, 16 Januari 2021.
“Saya harap presiden tegas dan menertibkan setiap menteri supaya mereka tidak membuat statement yang kontraproduktif dengan upaya penanganan pandemi," katanya.
Baca Juga: Mbak You Dipolisikan Dinilai Berlebihan, Mbah Mijan: Ramalan Bisa Dipenjara Hanya di Indonesia!
Menurut Sukamta, masyarakat jadi bingung dengan informasi simpang siur tersebut, hingga dikhawatirkan dapat berdampak pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan.
"Kalau disiplin berkurang akan ada lonjakan positif, imbasnya rumah sakit kewalahan," kata Sukamta.
Sukamta juga prihatin angka lonjakan jumlah pasien positif Covid-19 setiap hari di tengah program vaksinasi yang baru saja berjalan.
Ia menyatakan pasien positif pecah baru saja pecah rekor pada Kamis 14 Januari dengan penambahan kasus 11.557 orang, tapi sehari setelahnya pada Jumat 15 Januari kembali pecah rekor dengan jumlah 12.818 orang.
Baca Juga: Ini Nomor dan Cara Registrasi Via WhatsApp bagi Penerima Vaksinasi Covid-19
Dengan lonjakan kasus setiap harinya seperti itu, anggota DPR RI dari Yogyakarta itu khawatir fasilitas dan tenaga kesehatan yang jumlahnya terbatas di sejumlah rumah sakit tidak siap menghadapi kondisi itu jika pemerintah tidak segera menangani persoalan dengan cermat.
"Kalau rumah sakit sudah overload, banyak pasien yang terkatung-katung. Kemarin Jumat, ada 23 pasien yang masuk daftar tunggu di Yogyakarta. Secara akumulatif ada 12 orang wafat selama menunggu rujukan, karena kondisi overload kamar. Kondisi yang berat itu pasti juga terjadi di banyak daerah yang lain," kata Sukamta.
Wakil Ketua Fraksi PKS itu meminta pemerintah lebih konsisten dalam kebijakan penanganan pandemi. Karena konsistensi kebijakan itu, menurut Sukamta, sangat terkait dengan tingkat kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol Kesehatan.
Baca Juga: Usulkan Raditya Dika yang Harusnya Terima Vaksin, Deddy Corbuzier: Saya Tak Menentang Pilihan Anda
Sebelumnya sempat muncul statement dari Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi yang merencanakan untuk memberikan sertifikat digital telah divaksinasi sebagai pengganti bukti telah melakukan tes swab maupun PCR.