PR BEKASI - Publik Indonesia kembali dihebohkan dengan informasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang menganggarkan sebesar Rp5 Miliar untuk membayarkan lima influencer media sosial.
Anggaran tersebut dibuat dalam Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Semesta Tahun 2020.
Adapun guna dari anggaran sebesar Rp5 Miliar tersebut adalah untuk meningkatkan aktivitas promosi pariwisata dan budaya melalui media sosial.
Baca Juga: Netty Prasetiyani Minta Negara Pastikan Program Vaksinasi Covid-19 Adil dan Transparan
Baca Juga: Meggy Wulandari Somasi Rohimah, Kiwil: Jangan Bercanda dengan Hukum, Gak Enak!
Baca Juga: JK Pertanyakan Cara Kritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi, Iwan Fals: Lah Iya Bagaimana ya Pak?
Informasi tersebut dibagikan oleh akun Twitter @Liputan9 pada 26 Oktober 2019 lalu.
"Jedi dan segenap awak Liputan 9 bersedia mendukung pariwisata DKI Jakarta setahun penuh sebagai influencer media sosial," tulis akun Twitter @Liputan9.
Menanggapi hal tersebut, mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyindir rencana anggaran Pemprov DKI Jakarta.
"Wowww. Keren juga Pemprov DKI Jakarta. Biaya influencer 5 M untuk pariwisata," kata Ferdinand Hutahaean.
Baca Juga: Curiga Ucapan Jokowi Hanya Sandiwara, Haikal Hassan: Bisa-bisa 'Kritiklah Daku, Kau Ku Tangkap'
Selain itu, Ferdinand Hutahaean mempertanyakan Pemprov DKI Jakarta meski tidak menyalahkan terkait rencana anggaran Rp5 Miliar untuk lima influencer.
"Saya tidak menyalahkan Pemprov dalam hal ini," tutur Ferdinand Hutahaean.
Walaupun demikian, Ferdinand menyinggung seperti apa tanggapan para kaum oposisi melihat aktivitas anggaran tersebut.
"Saya hanya ingin bertanya dua hal, siapa influencer yang dipakai? Apa pendapat kaum oposisi, aktivis atas anggaran ini?" ujar Ferdinand Hutahaean dalam akun Twitter-nya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com pada Minggu, 14 Februari 2021.
Baca Juga: Asteroid Seukuran Jembatan Pasupati di Bandung akan Lintasi Bumi pada Maret 2021, Jangan Panik!
Untuk informasi, Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Asiantoro mengungkap besaran anggaran dalam Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Semesta Tahun 2020 telah dihapus.
Menurutnya, besaran anggaran tersebut dihapus lantaran kondisi keuangan DKI Jakarta perlu lebih efisien dan tepat sasaran.***