PR BEKASI - Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) versi Kongres Luar Biasa (KLB) Marzuki Alie memberi peringatan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar tidak mengecap dirinya dan jajarannya sebagai pengkhianat.
Marzuki Alie meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia agar tidak menuding dirinya beserta jajarannya di PD versi KLB hal yang tidak-tidak.
"Jangan anda membuat diksi-diksi seolah-olah kami ini yang sebagai pengkhianat," ujar Marzuki Alie.
Menurutnya, justru ia dan para pencetus KLB PD lah yang disakiti, sehingga terpaksa bertindak, yakni dengan melakukan KLB untuk mengembalikan muruah Demokrat ke sedia kala.
"Kami ini orang yang disakiti dan dizalimi, sehingga kami ini harus berbuat sesuatu untuk mengembalikan partai ini menjadi partai sebagaimana niat komitmen orang-orang yang mendirikan partai pada awal-awal dulu," ungkapnya.
Marzuki Alie pun membeberkan beberapa hal yang harus disadari para kader PD beserta seluruh masyarakat Indonesia dalam melihat kisruh Demokrat ini.
"Demokrat ini harusnya disadari oleh semua kader sebagai partai yang didirikan awalnya tuh terbuka, di mana semua rakyat Indonesia bisa berkarier di partai ini," tuturnya.
Oleh karena itu, menurutnya, PD adalah rumah besar bagi rakyat Indonesia.
Sebagai kader lama PD, Marzuki Alie juga meminta para kader dan masyarakat bisa berpikir secara rasional, bukan mengedepankan kepentingan pribadi.
"Jadi ini rumah besar rakyat Indonesia dan dalam kita bersikap, jangan kita mengedepankan emosional, jadi lebih banyak rasional dan jangan mengedepankan kepentingan perorangan, tapi lihatlah kepentingan partai," ucapnya.
Dirinya lantas mengutip pernyataan tokoh Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait persoalan tersebut.
"Ingat pesan pak SBY, manakala hadir kepentingan negara, maka kepentingan partai kita abaikan, manakala hadir kepentingan partai maka kepentingan perorangan kita abaikan, itulah tahapan-tahapan sikap kita dalam menghadapi persoalan," tuturnya.
Hal tersebutlah yang seharusnya bisa dilihat oleh para kader dan seluruh masyarakat Indonesia, kata Marzuki, jangan melihat masalah urusan PD ini seolah-olah hanya melulu tentang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Jangan dilihat masalah urusan partai ini seolah-olah ini masalah mas AHY, tidak! Yang kita bicarakan adalah kepentingan partai," ucapnya seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Refly Harun, Senin, 15 Maret 2021.
Marzuki Alie juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar tidak mengait-ngaitkan kisruh Demokrat ini dengan pemerintah hanya karena KSP Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum PD versi KLB.
"Jangan mengaitkan ini dengan menuduh-menuduh pemerintah, sangat tidak etis, ada yang bilang brutalitas negara, tapi tolong dipahami dulu yang ada di kita," tuturnya.
Dirinya meminta masyarakat Indonesia lebih bijak untuk mengambil sisi dalam kisruh Demokrat ini, karena menurutnya AHY telah menindas nilai-nilai demokrasi di Indonesia.
"Kalau anda-anda itu sebagai pembela demokrasi, apakah yang anda lakukan itu sudah benar manakala yang anda dukung itu adalah orang yang menindas hadirnya proses demokrasi, nilai-nilai demokrasi yang ditegakkan di negara," ucapnya.
"Orang yang anda dukung itu telah menindas kader-kadernya dan tidak mengedepankan asas, istilahnya tidak menghargai HAM, harusnya anda melihat itu," sambungnya.
Lebih lanjut, Marzuki Alie pun berharap kepada Bambang Widjojanto selaku pengacara PD kubu AHY agar bisa melihat persoalan ini dari dua sisi sehingga paham siapa yang sebetulnya ditindas.
"Jadi saya harapkan pak Bambang Widjojanto yang menuduh kami ini dengan berbagai diksi dan tidak baiklah kalau anda sebagai pekerja hukum ya silahkan, kalau anda penegak hukum seharusnya anda melihat dua sisi," tuturnya.
"Kalau anda sebagai pembela demokrasi harusnya melihat siapa sebetulnya yang ditindas, siapa yang melakukan tirani, itulah yang kami harapkan," sambungnya.
Oleh karena itu, Marzuki Alie meminta agar PD kubu AHY tidak menghadirkan oligarki politik dan kekuasaan di masa-masa yang akan datang.
Karena seharusnya, menurut mantan Ketua DPR RI tersebut, kehadiran PD bisa mengubah konsep pemerintahan jika terjadi kongkalikong di Indonesia.
"Kalau di dalam partai sudah melakukan tindakan-tindakan yang sangat tidak etis, tidak demokratis, dan tidak menghargai HAM, nanti pada tingkat negara pasti akan melakukan hal yang sama," tuturnya.
"Nah ini yang harus dijadikan pertimbangan manakala kita membela sesuatu, harus didasarkan fakta dan tidak didasarkan emosional," tutupnya.***