PR BEKASI – Masuknya mantan anggota Tim Mawar di lingkungan Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, cukup membuat kesal Usman Hamid.
Direkur Eksekutif Amnesty International Indonesia tersebut mengatakan bahwa masuknya dua mantan anggota Tim Mawar, secara lugas telah mengirimkan sinyal yang mengkhawatirkan.
Sinyal itu mengenai para pemimpin Indonesia saat ini yang telah melupakan hari-hari tergelap dan pelanggaran terburuk yang dilakukan di era pemerintahan Presiden Ke2 RI, Soeharto.
Baca Juga: Geser Jack Ma, Juragan Air Kemasan yang Tak Lulus SD Ini Jadi Orang Terkaya di Tiongkok
Melalui keterangan tertulisnya, Jumat, 25 September 2020 , Usman menilai, pemerintah salah langkah dengan memasukan mantan anggota Tim Mawar di lingkungan pemerintah.
Pasalnya, hal itu sama saja menyerahkan kendali kekuatan pertahanan negara kepada seseorang yang terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk penghilangan paksa.
“Ketika Prabowo memimpin pasukan khusus (Tim Mawar), para aktivis menghilang dan banyak tuduhan penyiksaan dan pengainayaan lainnya,” tutur Usman, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI.
Baca Juga: ‘Flower of Evil’ Raih Rating Tertinggi, Lee Joon Gi: Awalnya Saya Merasa Tertekan
“Dan sekarang orang tersebut (Prabowo) melanjutkannya dengan mengangkat orang-orang yang terimplikasi hukum atas kasus penculikan yang pernah diadili di Mahkamah Militer,” kata Usman melanjutkan.
Diketahui bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan perombakan perwira tinggi (pati) atau pejabat eselon I di Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Hal itu berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 166/TPA tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertahanan.
Baca Juga: BMKG: Pesisir Selatan Jawa Masih Sangat Minim Infrastruktur Penanggulangan Bencana Gempa dan Tsunami
Terdapat dua nama terkait pengangkatan pejabat struktural eselon I di lingkungan Kemhan yang menarik perhatian.
Dua nama tersebut yakni Brigjen TNI Yulius Selvanus yang diberi mandat sebagai kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan Kemhan.
Kemudian Brigadir Jenderal TNI Dadang Hendrayudha yang diberi mandat untuk menempati posisi Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan.
Baca Juga: Rayakan 16 Tahun Berkarya, Kotak Rilis Album 'Identitas' yang Telah Digarap Selama 2 Tahun
Dua nama itu disebut-sebut sebagai mantan anggota Tim Mawar, di masa lalu merupakan tim yang dibentuk pada tahun 1997 dan bertugas untuk menculik para aktivis yang membangkang serta membahayakan pemerintahan Presiden Soeharto kala itu.
Tim Mawar dikaitkan dengan Prabowo Subianto yang saat itu menjabat sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus.
Prabowo dan rekannya, Mayjen muchdi P.R, serta Komandan Grup IV Kopassus Kolonel Chairawan, bahkan diseret ke Dewan Kehormatan Perwira (DKP) terkait penculikan aktivis. Prabowo pun akhirnya dipecat dari kemiliteran.
Baca Juga: Kerap Bahayakan Pengguna Jalan Lain, Kemenhub Akan Sanksi Pesepeda yang Tak Gunakan Lampu Penerangan
Mantan Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI, Mayjen (Purn) Syamsu Djalal pernah mengatakan bahwa Tim Mawar mengakui telah menculik sejumlah aktivis karena diperintah oleh Prabowo.
“Komandan Tim Mawar (Bambang) mengaku kalau melakukan penculikan atas perintah komandannya, yakni Danjen Kopassus,” tutur Syamsu di depan “Konsolidasi Korban Pelanggaran HAM” di Gedung Joeang ’45, Jakarta, pada 25 Juni 2014 silam.***