PR BEKASI – Menko Maritim RI, Luhut Binsar Panjaitan menyadari bahwa ada yang salah dengan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.
Kesadaran itu muncul dari kritik anak dan cucu Luhut. Menurut mereka, kesalahan Luhut dan pemerintah adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.
Bahkan menurut Luhut Pandjaitan, cucunya menyarankan pemerintah untuk membuat website khusus Omnibus Law UU Cipta Kerja agar informasinya bisa diakses publik secara lebih detail.
Baca Juga: Usai Santap Bubur Sumsum dari Pedagang Keliling, Puluhan Warga di Tangerang Dilarikan ke Puskesmas
Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung membantah bahwa letak permasalahan bukan pada sosialisasi, melainkan isinya.
“Pemerintah musti ngerti bahwa yang dituntut bukan sosialisasi, tapi isinya,” ujar Rocky Gerung yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Senin, 26 Oktober 2020.
Melalui unggahan video berjudul "Ada Omnibus di Kandang Bebek", Rocky Gerung menuturkan bahwa sosialisasi hanya sekadar persoalan bungkus. Padahal, pokok permasalahan UU Ciptaker ada pada subsansi (isi).
Baca Juga: Anies Baswedan Larang ASN DKI Pergi ke Luar Kota pada Libur Panjang Jika Tidak Mendesak
"Bagi buruh, aktivis, dan mahasiswa sebenarnya bukan itu masalahnya, karena bagi mereka menganggap bahwa kalau cuma soal sosialisasi itu soal bungkus saja," kata Rocky Gerung.
Rocky Gerung tidak membenarkan jika masalah yang diakui pemerintah hanya persoalan sosialisasi, sedangkan banyak pakar dan profesor dari berbagai lembaga yang sudah mengulas isi Omnibus Law UU Cipta Kerja dan mengatakan bahwa isinya memang buruk.
“(Omnibus Law) Barang busuk, barang yang sudah diulas oleh pakar, oleh akademisi,” tutur Rocky Gerung.
Baca Juga: Vaksinasi Tahap Pertama Akan Dimulai, Jokowi Minta Jajarannya Perjelas Tahapannya secara Gamblang
Rocky Gerung juga menyampaikan bahwa orang tidak akan mau akses website itu, sebab kepercayaan rakyat sudah luntur terhadap pemerintah.
"Siapa yang mau akses website itu (Omnibus Law), kalau di dalam benak publik sudah tertanam bahwa pemerintah akal-akalan, berbohong, ingin menyejahterakan rakyat tetapi gagal melihat efek UU ini pada buruh, pendidikan, lingkungan," ujar Rocky.
Selain itu, Rocky Gerung menduga jika saran cucu Luhut benar-benar dieksekusi pemerintah, website tersebut besar kemungkinan akan dikendalikan oleh Buzzer.
Baca Juga: Siasati Kondisi Saat Ini, Disdikpora Kota Sabang Suarakan Semangat Sumpah Pemuda dengan Cara Ini
“Percuma dibikin website yang diolah 24 jam. Orang udah curiga. Kalau pemerintah buka website, itu artinya pengedalian opini... Kalau websitenya ada di Istana, itu artinya websitenya akan dikendalikan oleh Buzzer. Nah itu, makin gila lagi,” ucap Rocky.
"Jadi, bagaimana mau dibuat website kalau isinya adalah kekacauan di dalam koordinasi hukum. Saya kira akan gagal juga, karena momentum ini sudah jalan terus dan orang menuntut substansinya dibatalkan, bukan dibuatkan website atau diganti kemasannya," kata Rocky Gerung.***