Network
PR BEKASI - Politisi Partai Demokrat Andi Arief mengakui kalau dia banyak mendapat pertanyaan terkait pernyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
AHY sebelumnya mengatakan ada orang dekat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hendak mengambil alih kepemimpinannya di partai tersebut.
Atas begitu banyaknya pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Andi Arief dalam kicauan Twitternya langsung memberikan jawaban telak yaitu Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
Baca Juga: Kudeta Militer sedang Memanas, Kemenlu Pastikan WNI di Myanmar Aman
"Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di Demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko," cuit Andi Arief, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari akun Twitter @Andiarief_ pada Senin, 1 Februari 2021.
Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko. Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi.— andi arief (@Andiarief__) February 1, 2021
Dia pun mengungkapkan alasan dari AHY yang berkirim surat dengan Jokowi.
Sebab, dikatakan Andi Arief, ketika dalam masa mempersiapkan diri untuk mengambil alih kepemimpinan itu, disebutkan kalau sudah mendapat restu dari Jokowi.
"Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi," kata Andi Arief.
Baca Juga: Cek Fakta: Beredar Narasi Kominfo Kerja Sama dengan Kemenkop UKM Beri BLT Rp6.8 Juta
Dalam konferensi pers yang dilaksanakan juga secara daring melalui kanal YouTube Partai Demokrat, AHY mengatakan ada gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.
"Kami memandang perlu untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya. Yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," katanya.
AHY menuturkan bahwa sepuluh hari lalu, mereka menerima laporan dan aduan dari banyak pemimpin dan kader Partai Demokrat baik dari pusat, daerah maupun cabang, mengenai adanya gerakan dan manuver politik tersebut.
Baca Juga: Kembali Aksi Turun ke Jalan, Kepolisian Rusia Tangkap 4500 Demonstran Pendukung Alexei Navalny
"Gerakan dan manuver politik yang dilakukan oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai, yang dilakukan secara sistematis," ujarnya.
Dijelaskan AHY bahwa gabungan dari gerakan itu terdiri dari 5 orang, 1 kader Demokrat yang masih aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah diberhentikan selama 9 tahun dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi.
"Dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun lalu. Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo," ucap AHY.***
