Network
Anggota Komisi III DPR ini mengatakan bahwa penyelenggaraan KLB dilakukan tanpa mematuhi dan tidak sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, termasuk pesertanya.
Menurut Didik, KLB tidak mungkin diselenggarakan secara ilegal dan inskonstitusional menghasilkan yang sah dan legitimate. Sehingga tidak ada alasan bagi Kemenkumham mengesahkan hasil KLB.
"Untuk itu jika nantinya hasil KLB yang didaftarkan ke Kemenkumham, Menkumham harus tegas menolaknya," katanya dengan tegas, sebagaimana diberitakan Galamedia.Pikiran-Rakyat.com dalam artikel berjudul, "Moeldoko jadi Ketua Umum Partai Demokrat Versi KLB, Demokrat AHY: Seharusnya Kemenkumham Tegas"
Baca Juga: Kasihani Amien Rais, Muannas Alaidid: di Penghujung Usia Semestinya Dia Hidup Santai
Lebih lanjut, ia menjelaskan ada beberapa argumen Menkumham wajib menolak KLB, yakni hasil Kongres V Partai Demokrat tahun 2020 termasuk AD/ART dan susunan kepengurusan sudah disahkan Kemenkumham.
"Dan demi hukum, Kemenkumham sudah memahami sepenuhnya standing aturan maupun struktur personalianya," kata dia.
DPP Demokrat juga telah memberitahu kepada Kemenkumham terkait penyelenggaraan KLB abal-abal tersebut pada 4 Maret 2021.
Sehingga, tidak ada alasan untuk Kemenkumham mengesahkan hasil KLB jika diajukan kelompok yang melakukan kudeta ke kepemimpinan sah Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Pihak Demokrat juga meminta Polisi untuk menindak pelaksanaan KLB di Hotel The Hill Sibolangit. Karena pelaksanaan itu adalah kegiatan yang tidak memiliki izin kepolisian.
Baca Juga: Penetapan Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat versi KLB Tak Sesuai Konstitusi Partai, Apakah Sah?
