Network
PR BEKASI - Partai Demokrat tengah diterpa kisruh yang tengah menjadi sorotan publik.
Kongres Luar Biasa (KLB) menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum (ketum) Partai Demokrat.
Hal tersebut sontak mengejutkan sejumlah pihak termasuk para pendahulu Partai Demokrat.
Sejumlah pihak mengkritisi tindakan KLB dan menyebutkan bahwa hal tersebut seharusnya tidak terjadi.
Baca Juga: Pemain Ikatan Cinta Kembali Dirundung 'Musibah', Kevin Hillers Ungkapkan Kondisinya Saat Ini
Baca Juga: Minta Jokowi Tak Intervensi KLB Demokrat, Ferdinand: Biar Hukum Putuskan, Moeldoko atau AHY yang Sah
Tak hanya itu, Dewan Pakar PKPI, Teddy Gusnaidi juga meminta Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk bertindak.
Selanjutnya ia meminta SBY dan AHY untuk segera menghadapi masalah internal Partai Demokrat secara jantan.
Hal ini Teddy sampaikan melalui akun Twitter miliknya, @TeddyGusnaidi pada Sabtu, 6 Maret 2021.
"Saya ingatkan @SBYudhoyono dan @AgusYudhoyono untuk menghadapi masalah intern kalian secara jantan," kata Teddy.
Lebih lanjut, Teddy juga meminta agar SBY dan AHY dapat menggunakan akal mereka dalam menghadapi masalah dan jangan merengek ke publik.
Baca Juga: Dituduh Terlibat Kasus Pencurian Privasi Data Penggunanya, Google Berikan Klarifikasi
Menurut Teddy, sikap keduanya tidak pantas ditiru oleh generasi muda, sebagaimana diberitakan SeputarTangsel.Pikiran-Rakyat.com dalam artikel berjudul, "Dewan Pakar PKPI, Teddy Gusnaidi Minta Agar SBY dan AHY Hadapi Masalah Internal Partai Demokrat Secara Jantan".
"Gunakan akal untuk menghadapi masalah, jangan belum apa-apa merengek ke publik lalu negara dan bangsa ini dibawa-bawa.
Itu bukan sikap yang pantas untuk ditiru oleh generasi muda," sambungnya.
Sebelumnya, diketahui SBY dan AHY mengkritik keras dan menolak pelantikan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB).
Pasalnya, KLB yang diselenggarakan di Deli Serdang, Sumatera Utara itu dinilai ilegal dan inkonstitusional karena tidak sejalan dengan AD/ART Partai, serta tidak mendapat restu dari Majelis Tinggi.*** (Harumbi Prastya Hidayahningrum/SeputarTangsel.Pikiran-Rakyat.com)
