Network
PR BEKASI - Tawaran Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang meminta Moeldoko bergabung dengan partainya dianggap oleh pengamat politik Adi Prayitno sedang meledek mantan Panglima TNI tersebut.
Hal tersebut diungkapkan Adi Prayitno melalui kanal YouTube tvOneNews.
"Demokrat kubu AHY sedang ingin meledek kubu Moeldoko karena dianggap tidak mendapatkan SK Kemenkumham, daripada you babak belur untuk tingkat lanjutan, mending bergabung dari sekarang," ucapnya dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari YouTube tvOneNews, Sabtu, 3 April 2021.
Kedua kubu dari Partai Demokrat hingga saat ini tidak ada yang mau meminta maaf, meski AHY telah membuka pintu maaf untuk kubu Moeldoko, sementara menurut jubir Demokrat kubu Moeldoko, justru AHY lah yang harus meminta maaf.
Baca Juga: Bahaya! Penelitian Terbaru Temukan Cara Agar Manusia Bisa Keluarkan Racun Seperti Ular
Baca Juga: Mendadak Desak SBY dan AHY Minta Maaf ke Jokowi, Kubu Moeldoko: Mereka Terbukti Sampaikan Fitnah
Menurut Adi Prayitno, dalam dunia politik memang tidak harus meminta maaf secara formal, tapi bisa dilihat dari gestur para pelaku politik tersebut.
"Politik itu tidak harus minta maaf ya, tapi kedipan mata, gestur itu menunjukkan ada proses sesuatu yang terjadi," ucapnya.
Terkait dengan tawaran rekonsiliasi dari AHY kepada Moeldoko usai Kemenkumham menolak Partai Demokrat versi Moeldoko, dirinya justru memiliki cara pandang yang berbeda.
Adi Prayitno memaknai bahwa Demokrat kubu AHY sedang ingin meledek kubu Moeldoko karena tidak mendapatkan SK Kemenkumham.
Daripada gagal di tingkat lanjutan, sambung Adi, lebih baik Moeldoko bergabung sekarang.
"Kan gak masuk akal juga kalau Moeldoko itu diajak gabung dan ditawari DKI Jakarta. Bukan levelnya, itu yang saya sebut sebagai ini sindiran sekaligus meledek sebenarnya kepada Demokrat kubu Moeldoko," ucapnya.
Menurutnya, saat ini publik sedang menunggu respons langsung dari Moeldoko sebagai ketua umum Demokrat versi KLB.
"Seperti, apa yang harus dilakukan setelah tidak mendapatkan SK Menkumham, apakah tetap tarung di pengadilan, lanjut ke kasasi, banding, dan seterusnya. Statement-statement itu belum kelihatan," tuturnya.
Jika tujuan Moeldoko, sambung Adi Prayitno, hanya sebatas ingin mengganggu Partai Demokrat, maka seharusnya kisruh ini sudah selesai.
Namun, kata Adi, kalau tujuannya memang betul ingin merebut Partai Demokrat, melengserkan AHY sebagai ketua umum, dan merebut Partai Demokrat secara sah maka jalannya masih panjang.
"Tentu pertarungannya panjang, tidak hanya sekali dua kali, saya memprediksi lebih dari dua tahun ini," ucapnya.
"Pengadilan tingkat satu, dua, kemudian ada kasasi, kemudian putusan sela dan seterusnya dan tentu dalam hal ini akan menguras perhatian kemudian merusak konsolidasi dari dua kubu," sambungnya.
Sebelumnya, usai Menkumham Yasonna Laoly menolak hasil KLB Demokrat kubu Moeldoko, AHY pun menawarkan islah.
Politikus Demokrat, Rachland Nashidik, membuka peluang Moeldoko ingin bergabung ke Demokrat pimpinan AHY.
Ia pun menawarkan Moeldoko jika ingin menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada 2024 mendatang.
Baca Juga: Bukan Hanya Soal Fisik, Berikut 6 Hal yang Perlu Dipersiapkan Jelang Bulan Ramadhan
"Demokrat akan menerima dengan tangan terbuka bila KSP Moeldoko berkeinginan menjadi anggota partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Bapilu Andi Arief akan membantunya bila ia ingin maju berkompetisi secara sehat menjadi cagub DKI dalam pilkada mendatang. You are warmly welcome!," ucapnya.
Ia mengatakan, mantan Panglima TNI itu bisa saja bergabung menjadi anggota Partai Demokrat kubu AHY dan mendapat Kartu Tanda Anggota (KTA).
"Tapi, mundur dulu dari KSP agar bisa fokus berkampanye merebut hati warga DKI Jakarta dan menaikkan elektabilitas. Baru setelah itu Majelis Tinggi Partai yang memiliki kewenangan menentukan cagub mana yang akan diusung," tutup Rachland Nashidik.***
