Network
PR BEKASI - Isu reshuffle kabinet atau perombakan kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali berhembus kencang.
Sejumlah informasi pun muncul mengenai siapa saja yang akan diganti dan penggantinya.
Perihal itu ditanggapi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mengatakan bahwa perombakan kabinet adalah sepenuhnya menjadi hak Presiden Jokowi.
"Ya pokoknya itu kewenangan sepenuhnya Presiden," katanya Selasa, 14 Juni 2022 dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari galamedia.
Pramono menambahkan, mengingat usia kepemimpinan Jokowi sudah 8 tahun di pemerintahan, bukan hal yang tidak mungkin jika perubahan itu akan dilakukan.
"Yang jelas Presiden kan beliau sudah 8 tahun di pemerintahan ini dan beliau tahu banget mana yang menjadi kebutuhan kabinet ini," jelasnya.
Dalam informasi yang beredar muncul isu tentang masuknya kader Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam jajaran Menteri di Pemerintahan Jokowi.
Seperti Zulkifli Hasan akan masuk menjadi salah satu Menteri Kabinet Kerja.
Selain itu, turut hadir juga nama-nama besar yang akan mengalami pergeseran disejumlah kursi menteri.
Menurrut informasi yang beredar mengatakan Erick Thohir sampai Luhut Binsar Pnadjaitan pun akan digantian.
Sedangkan Menko Marves akan digantikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir sedangkan Kementerian BUMN akan dipimpin oleh Budi Gunadi Sadikin.
Posisi lainnya, Menko Marves yang semula dipegang Luhut akan digantikan oleh Erick Thohir dan Kementerian BUMN akan dipimpin oleh Budi Gunadi Sadikin.
Lalu ada nama Budi Gunaidi Sadikin dari Menteri Kesehatan digantikam oleh Abdul Kadir.
Seperti Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, akan digantikan oleh Bahlil Lahadalia.
Baca Juga: Cerita KKN di Desa Penari Asli atau Rekaan? Kepala Desa Buka Suara ke Menteri BUMN
Kemudian Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan ditunjuk Jokowi untuk menggantikam Sisi Nurbaya Bakar, Menteri KLHK.
Nama besar yang terakhir disebut akan menggantikan Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo adalah Moeldoko yang semula menjadi Staf Kepresidenan.
Namun sejauh informasi ini beredar belum ada konfirmasi resmi dari Presiden atau pihak Istana.***
