Network
Dari kepemilikan saham tersebut, pada tahun 2019, Pemprov DKI mendapatkan deviden saham dari perusahaan dengan kode saham DLTA sebesar Rp100,4 miliar.
PT Delta Djakarta menjadi perusahaan yang menyumbangkan dividen terbesar kedua untuk Pemprov DKI Jakarta setelah di posisi pertamanya diisi oleh PT Bank DKI sebesar Rp240 miliar.
Baca Juga: Budiman Sudjatmiko Picu 'Perang Twit' Soal Big Data, Apa Itu Big Data?
Faktanya, konten video dari kanal YouTube tersebut yang memiliki durasi selama 10 menit itu tidak satu kali pun membahas kasus korupsi sebesar Rp100 miliar yang sebagaimana ditudingkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Isu yang dibahas dalam konten tersebut adalah meliputi polemik rencana Pemprov DKI Jakarta yang menjual kepemilikan saham mereka di perusahaan bir PT Delta Djakarta.
Sebagaimana diketahui, dalam salah satu janji kampanye Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada 2017 adalah akan menjual saham Pemprov DKI Jakarta di perusahaan pembuat Anker Bir itu.
Termuat dalam video tersebut adalah cuplikan yang membahas pencabutan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal oleh Presiden Jokowi.
Baca Juga: Kurikulum Baru Masukan Pelajaran Agama Hindu ke Madrasah, Begini Tanggapan Ulama India
Dalam beleid itu, poin yang menjadi topik utama dari sejumlah pihak adalah soal investasi miras.
Dengan demikian, berita mengenai Anies Baswedan yang menyelewengkan dana dari saham miras sebesar Rp100 miliar adalah hoaks kategori konten menyesatkan (misleading content).
