Network
Hasil penelurusan Pikiranrakyat-Bekasi.com pada Senin, 15 Maret 2021, faktanya, isi dari video tersebut hanya memuat narasi-narasi yang menyebutkan bahwa Anies berkaitan dengan kasus korupsi tersebut.
Narator dari video tersebut bahkan menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan kata-kata yang kurang pantas karena tidak menetapkan Anies sebagai tersangka.
"Entah KPK becanda atau gob***, memberikan Anies 3 penghargaan, miniatur gedung KPK sebagai tanda pencapaian bagus dalam kooperatifnya dirinya dalam penanganan dan pencegahan korupsi. Setelah itu, gak lama kemudian, KPK tetapkan dirut BUMD sebagai tersangka," kata narator.
"Saya curiga, KPK ini bukan bercanda, mereka juga nggak koplak kok. Mereka itu licik. Justru dengan merebut kasus polisi, menetapkan dirut BUMD sebagai tersangka, mereka malah kelihatannya mau mengamankan posisi Anies. Anies pun revisi lagi. Dia bilang dia nggak ikut-ikutan," sambungnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Voxpoll Network (VPN) Indonesia Adhy Fadhly menyarankan KPK untuk memeriksa Anies.
"Rasanya Gubernur Anies Baswedan harus turut bertanggung jawab. Mengingat Sarana Jaya adalah BUMD berstatus Perumda dimana Gubernur selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) tunggal. Jadi sudah pasti ada laporan dari Dewas Sarana Jaya terkait apa yang terjadi selama ini," ungkapnya.
Dengan adanya upaya pengungkapan kasus dugaan korupsi di Perumda PSJ yang bakal menyasar Gubernur Anies Baswedan, akan muncul pihak-pihak yang merasa terganggu dan tidak mau Anies dibawa-bawa dalam masalah ini.
Menurut Adhy, itu bisa jadi kekeliruan dan secara tidak langsung bertentangan dengan keinginan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri yang ingin kasus Sarana Jaya ini diungkap secara transparan.
Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta juga menyebut program rumah DP nol rupiah yang diluncurkan Gubernur Anies Baswedan, sejak awal bermasalah.
