Network
PR BEKASI – Beredar narasi di media sosial yang mengeklaim bahwa sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat membeli BBM di SPBU.
Narasi tersebut termuat dalam sebuah foto berupa surat yang dikeluarkan oleh Satuan Brimob Batalyon C Pelopor Polda Aceh.
Kabarnya surat tersebut diterbitkan dalam rangka percepatan vaksin di wilayah Trumon Raya, Aceh Selatan.
Baca Juga: Bentley, Mobil Mewah Cristiano Ronaldo Tak Kebagian Bensin Usai Antre 7 Jam di SPBU Akibat Krisis BBM
Namun setelah dilalukukan fakta yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Turn Back Hoax Mafindo pada Sabtu, 8 Oktober 2021, klaim bahwa membeli BBM di SPBU harus menunjukan sertifikat vaksin adalah keliru atau hoaks.
Foto yang memuat klaim tersebut beredar di media sosial Facebook yang dilengkapi narasi sebagai berikut:
“Beli BBM di SPBU harus ada Sertifikat Vaksin ?! (Trumon Raya, Aceh Selatan)”
Baca Juga: Selain Boros, Penggunaan BBM Tak Sesuai Anjuran Pabrik Bisa Sebabkan Mesin Kendaraan Cepat Rusak
Dalam surat tersebut terdapat enam poin yang disampaikan diantaranya:
1. Sosialisasi gabungan unsur TNI/Polri, Ulama, Dinkes dan Muspika Trumon Raya ke desa – desa.
2. Pemberlakuan sertifikat vaksin sebagai syarat pengurusan administrasi di desa dan Kecamatan.
3. Sosialisasi ke Sekolah - sekolah dengan mengundang wali murid
Baca Juga: Dirut Pertamina Tegaskan Pasokan BBM Aman Setelah Kilang Minyak Balongan di Indramayu Terbakar Hebat
4. Pemberlakuan sertifikat vaksin sebagai syarat untuk penerima bantuan dari pemerintah
5. Seluruh pejabat desa yang menerima gaji maupun honor dari pemerintah diwajibkan untuk vaksin
6. Pemberlakuan sertifikat vaksin sebagai syarat untuk pembelian BBM di SPBU.
Faktanya kabar tersebut dibantah oleh Komandan Batalyon (Danyon) Brimob C Pelopor Polda Aceh, Kompol Hari Purnomo.
Hari menegaskan bahwa kebijakan terkait Sertifikat Vaksin yang dijadikan sebagai syarat untuk mengisi BBM di SPBU adalah hoax.
Selain itu, Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Winardy menyatakan bahwa surat yang beredar tersebut hanya bersifat usulan dari hasil rapat Forkopimcam dan kepala desa se-Trumon Raya.
Baca Juga: Harga BBM Non Subsidi Naik Mulai Hari Ini
Oleh karena itu, kata Kombes Winardy Polda Aceh tidak memiliki wewenang untuk menerbitkan kebijakan terkait hal tersebut.
Lanjutnya, penentuan kebijakan terkait sertifikat vaksin yang dijadikan sebagai syarat untuk membeli BBM di SPBU hanya dapat diputuskan oleh Bupati Aceh Selatan, bukanlah berdasarkan keputusan Polda.
Dengan demikian klaim bahwa membeli BBM di SPBU harus menunjukan sertifikat vaksin adalah hoaks dan termasuk kategori konten yang salah.***
