Network
PR BEKASI - Telah beredar kabar di media sosial Twitter yang mengklaim bahwa petinggi Polri telah memberikan izin kepada Neo Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk menggelar aksi demo.
Klaim itu dibagikan akun Twitter Adinda Elizabeth Rahmadani pada Rabu, 27 Juli 2020 dengan menampilkan gambar Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono tengah berfoto bersama yang diklaim perwakilan dari Neo PKI.
Bersamaan dengan gambar itu, akun Twitter Adinda Elizabeth Rahmadani menuliskan narasi sebagai berikut.
Baca Juga: HUT RI ke-75 di Tengah Pandemi, Pemkot Bekasi Imbau Warga untuk Hentikan Seluruh Aktivitas
"Demo Neo PKI hari ini udah dapat ijin dari Buntelan kentut maaf ralat Dari Petinggi Kepolisian. Tinggal tunggu genderang perang ditabuh aja," tulis narasi tersebut.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam situsnya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-bekasi.com Senin, 3 Agustus 2020 menyatakan bahwa klaim akun Twitter Adinda Elizabeth Rahmadani adalah tidak benar alias hoaks.
Faktanya, foto yang dibagikan bukan merupakan perwakilan dari Neo PKI, melainkan pengurus Gerakan Jaga Indonesia saat bertemu dengan Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono yang saat itu masih menjabat Kabid Humas Polda Metro Jaya pada 26 November 2018.
Baca Juga: Sebut Miliki Bukti Kuat, Ilmuwan Hong Kong Klaim Virus Corona Berasal Dari Laboratorium di Tiongkok
Berdasarkan kabar yang dihimpun, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerakan Jaga Indonesia, Boedi Djarot mengatakan bahwa pihaknya meminta Polda Metro Jaya untuk melarang Reuni Akbar 212 yang akan digelar pada 2 Desember 2018.
"Kami minta agar kepolisian mencegah aksi reuni 212. Aksi itu kami nilai sebagai gerakan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang sedang berdakwah tentang negara khilafah," ucap Boedi Djarot.
