PR BEKASI - Drummer Element Didi Riyadi mengirimkan surat terbuka pertamanya pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait wacana perpanjangan PPKM Darurat untuk menekan angka positif Covid-19.
Dalam surat terbuka tersebut, Didi Riyadi menyampaikan pada Jokowi bahwa sudah setahun ini situasi yang membuatnya prihatin di masa pandemi Covid-19 masih berlanjut.
Dikatakan Didi Riyadi, kenyataan yang terjadi saat ini, dunia tengah berada dalam wabah yang membuat situasi menjalankan kenormalan baru, termasuk mematuhi protokol kesehatan serta aturan baru lainnya yang ditetapkan.
Baca Juga: Sarankan Jokowi Tunjuk Wiranto untuk Tangani PPKM Darurat, Arief Poyuono: Sudah Teruji
Hal itu pun menimbulkan dampak yang besar di masyarakat dan membuat berbagai sektor terutama perekonomian, pendidikan, kesehatan, dunia seni dan hiburan sangat terpukul.
"Saya berterima kasih banyak kepada Bapak dan jajaran pemerintah dalam menangani situasi serta kondisi yang tidak mudah ini," katanya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari akun Instagram @didiriyadi_official pada Rabu, 14 Juli 2021.
Didi menyatakan rasa hormat dan apresiasi yang setinggi-tingginya dari masyarakat atas kebijakan-kebijakan, yang disebutnya tidak populer, seperti PSBB dan PPKM Darurat.
Baca Juga: 13 WNA Diamankan Polda Bali, Kedapatan Langgar Prokes PPKM Darurat hingga Didenda Rp1 Juta
Namun, dalam surat terbuka tersebut, dia meminta izin untuk mengungkapkan pendapat yang berkaitan dengan situasi saat ini.
"Khususnya yang berhubungan dengan adanya wacana perpanjangan PPKM Darurat. Setelah saya telaah berdasarkan data sekunder yaitu pemberitaan berbagai media, media sosial, maupun data primer," ujarnya.
Dan juga berdasarkan pengamatan dan interaksi dengan beberapa kalangan masyarakat, Didi Riyadi menyampaikan beberapa pendapatnya.
Hal yang pertama dia ungkapkan adalah penolakan perpanjangan PPKM Darurat Jawa dan Bali.
Baca Juga: 13 WNA Diamankan Polda Bali, Kedapatan Langgar Prokes PPKM Darurat hingga Didenda Rp1 Juta
"Simpel saja, Pak. Sudah pasti banyak yang kena imbasnya terlebih lagi soal perut, banyak yang tidak bisa kerja, tidak bisa menafkahi keluarga," ucapnya.
Menurut fakta yang dia dapatkan, sejak masa awal pandemi Covid-19 hingga saat ini banyak usaha yang gulung tikar, karyawan di-PHK, serta seniman dan musisi yang tak lagi naik ke panggung.
Dinilainya, PSBB maupun PPKM, atau hal sejenisnya tak mampu meredam melonjaknya tingkat positif pasien Covid-19.
"Perpanjangan PPKM Darurat tidak akan bisa selesaikan wabah, pilihannya seperti buah simalakama, mati karena wabah atau mati karena kelaparan," tuturnya.
Baca Juga: Cara Mudah Ketahui Titik Penyekatan selama PPKM Darurat Lewat Google Maps di HP Anda
Tak hanya itu, Didi Riyadi pun memberikan usulan pada pemerintahan Jokowi agar membuat versi yang lebih ramah dari PPKM atau karantina tersebut, yang berpihak pada masyarakat menengah ke bawah.
Dia menyoroti para buruh, wirausaha, atau mereka yang bekerja dengan upah harian, menurutnya berbeda dengan kesiapan masyarakat yang mendapat gaji bulanan.
Didi memohon untuk mempertimbangkan mereka karena keberlangsungan hidup mereka cukup riskan jika PPKM diperpanjang.
"Jika hasil PPKM Darurat Jawa dan Bali tanggal 3 sampai 20 Juli 2021 tidak berdampak signifikan dan berkolerasi dengan penurunan kasus Covid-19 maka mohon pertimbangan," katanya.
Baca Juga: Gelontorkan Triliunan Rupiah, Airlangga Hartarto: PPKM Darurat Dorong Sektor Konsumsi ke Bawah
Pria yang sempat digosipkan dekat dengan Ayu Ting Ting ini menyarankan pemerintah mengevaluasi kebijakan dan koordinasi antarlembaga.
Lalu memberikan sosialisasi dan edukasi masif terkait penanganan bagi masyarakat terpapar Covid-19 dan pola hidup sehat mencegahnya.
Saran ketiga, dia memaparkan untuk menggali ide dan terobosan baru dalam membuat kebijakan yang tak hanya bersifat aturan tetapi juga solutif bagi masyarakat.
"Mendorong pemerintah bukan hanya mengidentifikasikan mereka yang terpapar Covid-19," ujarnya.
Baca Juga: Khofifah Gratiskan Sewa 4 Rusunawa di Jatim, Ringankan Beban Warga di Masa PPKM Darurat
Akan tetapi, juga mengidentifikasi mereka yang terdampak pandemi Covid-19 secara ekonomi dengan alat ukur yang tepat.
"Besar harapan saya Bapak Presiden berkenan membaca, mendengarkan, serta mempertimbangkan pendapat saya yang dapat dikatakan juga mewakili sebagian rakyat," tutur Didi Riyadi.***