Network
PR BEKASI – Hari ini, Selasa, 20 Oktober 2020, tepat satu tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Keduanya dilantik pada 20 Oktober 2019 lalu.
Bagi Jokowi, tahun ini merupakan tahun pertama dalam periode keduanya selama menjabat menjadi presiden RI. Sementara itu, bagi Ma’ruf Amin, ini adalah tahun pertamanya sebagai wakil presiden RI.
Akan tetapi, beragam tudingan bahwa periode kedua masa jabatan Jokowi sebagai neo-Orba mulai bermunculan di internet. Kebijakan yang dikeluarkan Jokowi dinilai mirip dengan kebijakan-kebijakan era Soeharto.
Baca Juga: Kabar Gembira Minggu Ini! Cashback ShopeePay di Merchant Kudapan Seru hingga Solusi Logistik
Menanggapi hal tersebut, Ernest Prakasa menepis tudingan bahwa era Jokowi sama seperti era Orde Baru. Menurutnya, ada perbedaan antara pemerintahan Jokowi dengan rezim Soeharto.
"Sesebel-sebelnya gw sama pemerintahan sekarang, tetep gw sebel sama orang-orang yang bilang rezim ini kayak Orba. Jauh woi, pernah ngalamin Orba ga sih," tutur Ernest dalam akun Twitter-nya @ernestprakasa, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com pada 20 Oktober 2020.
Sontak cuitannya tersebut mendapat beragam respons warganet, terutama berupa kritik dan sindiran dari aktivis progresif. Menurut mereka, cuitan Ernest bermasalah sebab ia tidak mengalami rezim Orba secara langsung.
Baca Juga: Prediksi dan Link Live Streaming Barcelona vs Ferencvaros Dini Hari Nanti, Rabu 21 Oktober 2020
"Emangnya kau pernah ngalamin ORBA?! Kapan kau tamat SMA, dik?!" kata Saut Situmorang (@AngrySipelebegu).
"Bandingkan rezim ini dengan orba waktu masih 6 tahun, bayangkan kalau rezim ini dibiarkan sampai 32 tahun," kata akun Twitter Bilven Sandalista (@sandalista1789).
"Kayak merasakan orba aja. Kau umur berapa waktu orba? Lahir tahun 1982. Ketika orba tumbang kau masih berusia 16 tahun. Kalau pun anak STM, kau masih kelas 1 waktu itu," kata akun Twitter Don Adam (@DonAdam68).
Baca Juga: Hoaks Semakin Marak, Ustaz Yusuf Mansur: Itu Ibarat Pupuk, Meski Kotor tapi Menumbuhkan
Untuk informasi, pemerintahan Jokowi saat ini dinilai menyerupai rezim Orba sebab beberapa kebijakannya yang dinilai kontra-reformasi.
Beberapa kebijakan yang dinilai kontra-reformasi adalah Revisi UU KPK, UU Minerba, UU MK, UU Omnibus Law, UU ITE, dan UU Pam Swakarsa.
Menurut informasi, Indonesia Future Studies (INFUS), Koalisi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), dan Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) menyatakan bahwa pemerintahan Jokowi menyerupai neo-Orba. Sementara itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai pemerintahan Jokowi resesi demokrasi.***
