PR BEKASI - Taliban secara resmi mengumumkan struktur pemerintahan baru di Afghanistan. Pemerintahan sementara itu akan dipimpin oleh Mohammad Hasan Akhund.
Pada sebuah pernyataan Selasa, 7 September 2021 kemarin, Mullah Haibatullah Akhunzada, pemimpin tertinggi Taliban mengatakan bahwa pemerintahan baru akan bekerja untuk menegakkan hukum-hukum syariah di Afghanistan.
"Saya meyakinkan semua warga negara bahwa para tokoh akan bekerja keras untuk menegakkan aturan Islam dan hukum syariah di negara ini (Afghanistan)," tuturnya dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Aljazeera pada Rabu, 8 September 2021.
Baca Juga: 3 Anggota Taliban Pukuli Perempuan Hamil hingga Tewas, Jubir: Saya Pastikan Taliban Tak Membunuhnya
Ia juga mengatakan bahwa pemerintahan baru dari Taliban akan memastikan perdamaian, kemakmuran, dan pembangunan berkelanjutan.
"Imarah Islam tidak memiliki masalah dengan siapa pun. Semua akan ambil bagian dalam memperkuat sistem, Afghanistan, dan dengan cara ini, kami akan membangun kembali negara kami yang dilanda perang," tutur pimpinan Taliban itu.
Terdapat 33 nama anggota Taliban yang akan memegang posisi strategis pemerintahan baru ini.
Di antaranya adalah Abdul Ghani Baradar sebagai wakil pemimpin dan Sirajuddin Haqqani sebagai Menteri dalam negeri.
Mullah Mohammad Yaqoob sebagai Menteri pertahanan, Hedayatullah Badri sebagai Menteri keuangan, dan Amir Khan Muttaqi sebagai Menteri luar negeri.
Di sisi lain, nama-nama tersebut adalah nama orang-orang lama kelompok Taliban.
Seperti Mohammad Hasan Akhund, pemimpin pemerintahan baru yang sempat menjabat wakil perdana menteri di tahun 1996-2001 saat Taliban menguasai Afghanistan.
Kemudian Sirajuddin Haqqani, Menteri dalam negeri merupakan putra dari pendiri jaringan Haqqani yang ditandai teroris oleh Amerika Serikat, salah satu orang yang paling dicari oleh FBI.
Taliban berhasil merebut Kabul, ibu kota Afghanistan pada 15 Agustus 2021 lalu setelah pasukan militer terakhir Amerika Serikat pergi dari Afghanistan pada 31 Agustus 2021.
Taliban menjanjikan akan membangun pemerintahan yang inklusif dan mewakili seluruh etnis yang ada di Afghanistan.
Taliban juga mengatakan bahwa mereka berharap warga Afghanistan kembali ke negaranya.
Seperti diketahui Taliban pernah memimpin Afghanistan dan berakhir pada 2001.
Mendengar kengerian kepemimpinan Taliban, rakyat Afghanistan berbondong-bondong keluar dari negara yang penuh konflik tersebut selama bulan Agustus 2021.***