PR BEKASI - Korea Utara saat ini tengah dilanda kelangkaan pangan.
Sebagai upaya untuk mencegah kelaparan, pemerintah Korea Utara memerintahkan rakyatnya untuk mulai mengonsumsi daging angsa hitam.
Selain itu, pemerintah Korea Utara juga memberikan kupon pengganti uang secara cuma-cuma bagi rakyatnya.
Baca Juga: Krisis Pangan, Korea Utara Imbau Masyarakat Konsumsi Angsa Hitam hingga Minta Tanam Sayuran
Hal tersebut diungkap Badan Intelijen Korea Selatan saat rapat parlemen tertutup pada Kamis, 28 Oktober 2021.
Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un mengeluarkan instruksi untuk mengamankan setiap butir beras guna menekan kelangkaan pangan di negaranya.
Awal pekan ini, media pemerintah Korea Utara mempromosikan daging angsa hitam sekaligus mendorong pengembangbiakannya.
Baca Juga: Kedapatan Tiru Tarian BTS, 3 Tentara Korea Utara Dikirim ke Kamp Penjara Politik
Mereka berdalih, angsa hitam bisa menjadi sumber protein yang layak untuk dikonsumsi.
"Daging angsa hitam itu enak dan memiliki kandungan obat," kata surat kabar Rodong Sinmun dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari The Independent pada Sabtu, 30 Oktober 2021.
Sejak tahun 2019, pemerintah Korea Utara juga meminta sekolah, pabrik dan bisnis untuk mulai menanam makanan dan memelihara hewan ternak guna meningkatkan swasembada.
Baca Juga: Joe Biden Siap Pasang Badan demi Taiwan jika China Menyerang, Korea Utara Murka
Beberapa outlet media mengungkapkan, bank sentral Korea Utara tengah gencar mencetak kupon senilai 1 dolar AS untuk menutupi kekurangan uang kertas won.
Berdasarkan laporan dari PBB, 40 persen rakyat Korea Utara mengalami kerawanan pangan, bahkan sebelum pandemi.
Oleh karena itu, lockdown yang ketat selama 2 tahun terakhir menempatkan Korea Utara sebagai negara dengan risiko kelaparan yang cukup tinggi.
Baca Juga: Korea Utara Tuding PBB Terapkan Standar Ganda terhadap Uji Coba Senjata
Sementara Kim Jong Un dikabarkan baru mengakui adanya krisis pangan pada awal bulan ini. Namun, klaim itu langsung dibantah oleh pemerintah Korea Utara.
Krisis pangan yang melanda Korea Utara turut diperparah dengan adanya sanksi dari PBB, terkait program nuklir yang kian masif di negara itu.
"Hambatan utama bagi upaya pemerintah untuk mencapai pembangunan negara yang berkelanjutan, termasuk sanksi dan blokade terhadap DPRK (Korea Utara)," kata negara itu dalam laporan yang diserahkan kepada PBB pada Juli lalu.***