PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Taiwan dan partai oposisi terkemuka pada hari Jumat, 22 Mei 2020 menentang rencana Pemerintah Tiongkok untuk memberlakukan undang-undang keamanan nasional baru di Hong Kong.
Pada konfrensi pers Kamis, 21 Mei 2020 para pejabat Tiongkok mengumumkan bahwa Kongres Rakyat Nasional, Badan Legislatif Tiongkok, akan meninjau RUU tentang 'pembentukan dan peningkatan sistem hukum dan mekanisme penegakan hukum untuk Wilayah Administratif Khusus Hong Kong untuk menjaga keamanan nasional'.
Sementara teks undang-undang tersebut belum dirilis, media Pemerintah Tiongkok memberi isyarat bahwa itu akan memberikan dasar bagi pemerintah pusat untuk melakukan intervensi terhadap kegiatan di Hong Kong yang dianggap subversif terhadap kekuasaan negara.
Baca Juga: Studi Terbaru: Pasien Sembuh Covid-19 Masih Bisa Menularkan Hingga Tiga Minggu Kemudian
Dikutip dari Focus Taiwan oleh Pikiranrakyat-bekasi.com sebagai tanggapan, Dewan Urusan Daratan Taiwan (MAC) mengatakan bahwa undang-undang yang diusulkan menunjukkan ketidakmampuan Pemerintah Tiongkok untuk merfleksikan penyebab ketidakpuasaan sebenarnya di Hong Kong.
Hal tersebut dirasa karena Pemerintah Tiongkok kata MAC, justru berusaha menyalahkan masalahnya pada campur tangan asing dan aktivis kemerdekaan.
Alex Huang, seorang juru bicara Kantor Kepresidenan Taiwan, meminta Beijing untuk menghormati aspirasi demokratis warga Hong Kong yang sah dan untuk berdialog terlebih dahulu dengan mereka, daripada membatasi kebebasan mereka.
Baca Juga: Usai Porak-Poranda Akibat Kebakaran Hutan dan Virus Corona, Australia Pulihkan Destinasi Pariwisata
Selain itu, kedua partai politik utama Taiwan juga mengeluarkan pernyataan yang mengecam undang-undang tersebut.
Hung Yu-chien, juru bicara oposisi Kuomintang (KMT) mengatakan orang-orang Taiwan di seluruh garis partai khawatir tentang situasi di Hong Kong dan meminta Beijing untuk menghormati otonomi daerah.
Legislasi yang diusulkan akan memotong Legislatif Hong Kong dan melanggar jaminan Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris atas otonomi untuk wilayah tersebut.
Baca Juga: Kotak Hitam Pesawat Pakistan Ditemukan, Jumlah Korban 97 Jiwa Tewas dan 2 Orang Selamat
Lanjut Hung Yu-chien, menambahkan bahwa ketidakpercayaan masyarakat Hong Kong terhadap Beijing, yang menyebabkan gerakan protes besar pada tahun 2014 dan 2019, hanya akan menjadi diperburuk oleh rencana.
Sejauh menyangkut KMT, Republik Tiongkok (nama resmi Taiwan) adalah negara berdaulat, dan model 'satu negara, dua sistem' yang didukung oleh Tiongkook sama sekali tidak ada di meja, kata Hung Yu-chien.
Sementara itu, Partai Progresif Demokratik yang memerintah, mengatakan rencana itu memungkinkan siapa pun di Hong Kong dapat berakhir sebagai Lee Ming-che berikutnya, dan menyatakan lagi kepada dunia 'satu negara, dua sistem' sudah mati.
Baca Juga: Tenaga Medis di Papua Tewas Ditembak KKB, dr Tirta: Apakah Suatu Saat Haters Nekat Akan Bunuh Saya?
Lee Ming-che adalah seorang aktivis pro-demokrasi Taiwan yang mana menghilang pada Maret 2017 setelah memasuki Tiongkok dari Makau dan kemudian dipenjara karena 'merongrong kekuasaan negara'.
Dalam pidato pembukaan kepada Kongres Rakyat Nasional pada hari Jumat, Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang mengatakan negara itu akan terus menentang kemerdekaan Taiwan dan mempromosikan penyatuan kembali dengan Tiongkok.***