PR BEKASI – Perdana Menteri (PM) Inggris, Boris Johnson telah resmi mengundurkan diri sebagai kepala pemerintahan Inggris pada hari ini, Kamis, 7 Juli 2022, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari The Guardian.
Keputusan Boris Johnson untuk mundur sebagai Perdana Menteri Inggris, terjadi setelah mundurnya 27 menteri dalam kabinetnya, terhitung sejak Kamis, 7 Juli 2022 pukul 15.00 WIB.
Satu menteri lainnya, Michael Gove, juga telah resmi dipecat, sehingga jumlah menteri yang berhenti menjabat menjadi 28 orang.
Berita terbaru, bahkan Menteri Lingkungan Hidup Inggris, Rebecca Pow, juga mengumumkan pengunduran dirinya melalui surat.
Baca Juga: Bacaan Doa Setelah Sholat Witir, Lengkap dalam Latin dan Terjemahan
Rebecca Pow yang saat ini berada di rumah karena terpapar Covid-19, mengirimkan surat yang mengatakan bahwa dirinya berpikir posisi Johnson tidak dapat lagi dipertahankan, sehingga dia memutuskan untuk mundur.
Selain itu, terdapat juga lusinan pengunduran diri dari Sekretaris Privat Parlemen (PPS) Inggris.
Sekretaris Privat Parlemen (PPS) adalah anggota parlemen di United Kingdom yang bertindak sebagai asisten Menteri, atau dapat disebut juga menteri bayangan.
Seorang politikus Inggris yang juga menjabat sebagai Ketua Partai Buruh, Keir Starmer mengatakan pengunduran diri Boris Johnson merupakan kabar baik bagi negaranya.
Baca Juga: Meski Dihalangi Puluhan Warga dan Santri, Polda Jatim Tegaskan Akan Terus Kejar MSAT
“Ini adalah kabar baik bagi negara bahwa Boris Johnson telah mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri,” kata Keir Starmer.
Keir Starmer berharap kemunduran Johnson harusnya terjadi sejak dulu, dirinya meyakini bahwa pemerintahan sebelumnya bertanggung jawab atas kekacauan di negaranya.
“Hal ini seharusnya sudah terjadi sejak lama, Johnson bertanggung jawab atas kebohongan, skandal, dan penipuan dalam skala industri, dan semua orang yang telah terlibat harus benar-benar malu,” kata Keir Starmer.
Keir Starmer yang juga menjabat sebagai pemimpin oposisi sejak 2020 silam, mengatakan saat ini Inggris butuh perubahan dan pemerintahan yang tepat.
“Kami membutuhkan perubahan pemerintahan yang tepat, kami ingin awal yang baru untuk Inggris,” katanya. ***