Network
PR BEKASI - Menurut sebuah penelitian di Australia, China adalah penghasil sampah plastik terbesar, dengan seperlima dari plastik sekali pakai di dunia pada 2019.
Dalam Indeks Plastic Waste Makers yang diterbitkan pada Selasa, Minderoo Foundation yang berbasis di Perth mengatakan bahwa hanya 20 perusahaan yang menyumbang setengah dari barang-barang plastik sekali pakai di dunia yang dibuang setiap tahunnya.
Kemudian seperempat dari mereka adalah perusahaan yang bermarkas di daratan China.
Baca Juga: Kedubes China Minta AS Tidak Mempolitisasi Asal-Usul Covid-19 karena Dinilai Akan Menghambat Penyelidikan
"China adalah negara terpadat di dunia. Jadi tidak mengherankan jika mereka menghasilkan limbah plastik sekali pakai dalam jumlah terbesar di dunia," kata Dominic Charles selaku direktur keuangan dan transparansi Minderoo, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com melalui Asiaone, Jumat, 28 Mei 2021.
Para peneliti mengatakan bahwa China menghasilkan sekitar 18 kg atau 40 lbs sampah plastik per-orang sepanjang tahun.
Tetapi itu masih hanya sepertiga dari rata-rata 59 kg yang dibuang oleh setiap orang di Australia.
Baca Juga: Memanas! Taiwan Tuding China Halangi Kontrak Vaksin Covid-19 saat Jumlah Kasus Infeksi Melonjak
Sementara itu, Amerika Serikat berada di urutan kedua dalam daftar dengan bobot 53 kg per-orang dan Korea Selatan berada di urutan ketiga dengan berat 44 kg.
"Dalam hal per-orang, China berada jauh di bawah daftar atau berada di peringkat 45, China berada di posisi yang Anda harapkan untuk negara-negara berpenghasilan menengah ke atas," kata Charles.
Perusahaan minyak dan gas milik negara, yaitu Sinopec adalah produsen limbah plastik sekali pakai terbesar ketiga di dunia.
Baca Juga: AS Resmi Buka Blokir Xiaomi setelah Disebut 'Perusahaan Militer Komunis China'
Menurut yayasan perusahaan tersebut, Sinopec menghasilkan sekitar 5,3 juta ton produk pada 2019, dan menyumbang sekitar 2 persen dari pendapatannya.
Charles mengatakan China harus segera mengatasi masalah tersebut.
"Kami tidak dapat menangani sampah plastik sekali pakai terlepas dari China. Ada peluang nyata di sini bagi China untuk menjadi pemimpin dalam plastik bundar dengan cara yang sama seperti menjadi pemimpin dalam energi terbarukan surya," katanya.
Baca Juga: Miliki Anak Berbobot 126 Kilogram, Taipan China Beli Klub Sepak Bola agar Anaknya Bisa Ikut Bermain Bola
"Ada saling menguntungkan bagi China untuk mengurangi ketergantungan pada plastik berbasis bahan bakar fosil. Ini akan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil, berkontribusi pada komitmen nol China," ujarnya yang mengacu pada target netralitas karbon China 2060.
"Pada saat yang sama, ini akan mendorong lebih banyak pengumpulan dan daur ulang sampah plastik dan pengurangan polusi," ucapnya, menambahkan.
Charles juga mengatakan bahwa menggunakan plastik daur ulang untuk produksi, akan memberi nilai pada sampah plastik dan menciptakan insentif ekonomi untuk mengumpulkan plastik.
Baca Juga: Diguyur Cuaca Ekstrem, 21 Pelari Marathon di China Tewas Terkena Hipotermia
Sedangkan dari botol plastik hingga kemasan makanan, plastik sekali pakai adalah jenis plastik yang paling umum diproduksi. karena lebih dari 130 juta ton plastik dibuang pada 2019.
Menurut penelitian, plastik sekali pakai hampir seluruhnya dibuat dari bahan bakar fosil, dan akhirnya dibakar, dikubur di tempat pembuangan sampah atau dibuang ke lingkungan.
Sekitar 300 perusahaan memiliki fasilitas produksi plastik sekali pakai di dunia, dan sepertiga dari perusahaan ini berasal dari China.
Baca Juga: Pasukan Keamanan Myanmar dan Kelompok Bersenjata Terlibat Baku Tembak di Perbatasan China
Kemudian peneliti juga menambahkan bahwa, jika plastik sekali pakai terus dibuat pada tingkat saat ini, itu bisa menyumbang setidaknya 5 persen dari emisi rumah kaca global pada 2050.
Charles mengatakan bahwa meski konsumen dan perusahaan telah mengambil langkah dalam mengurangi konsumsi plastik, tetapi produsen bahan baku plastik belum tentu mengambil tanggung jawab.
Indeks tersebut disusun berdasarkan perkiraan dari konsultan energi Wood Mackenzie, dan juga melibatkan sejumlah institusi industri dan akademis, termasuk London School of Economics dan Stockholm Environment Institute.***
