Network
PR BEKASI – Taliban mengaku sedang dalam proses membentuk pemerintah inklusif di Afghanistan, menyusul pengambilalihan kilat atas negara itu pada bulan lalu.
Hal tersebut dikatakan oleh kepala kantor politik Taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar dalam konferensi pers di Kabul, Afghanistan, Sabtu, 4 September 2021.
“Saya meyakinkan orang-orang bahwa kami berusaha untuk meningkatkan kondisi kehidupan mereka,” katanya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Al Jazeera.
Baca Juga: Perempuan Afghanistan Bersatu Gelar Protes Tuntut Hak di Bawah Taliban: Kami Tidak Takut!
“Pemerintah akan bertanggung jawab kepada semua orang dan akan memberikan keamanan karena itu diperlukan untuk pembangunan ekonomi, tidak hanya di Afghanistan tetapi di seluruh dunia,” tambahnya.
Abdul Ghani Baradar menambahkan keamanan diperlukan untuk memulai proyek-proyek ekonomi besar di Afghanistan
“Jika kita mampu memberikan keselamatan dan keamanan, kita akan dapat mengatasi masalah lain, dan dari sini roda kemajuan dan kemajuan akan dimulai,” katanya.
Dirinya menambahkan bahwa tidak akan ada upaya yang tersisa untuk mencapai tujuan tersebut.
Baca Juga: Buya Syafii Maarif Minta Pemerintah Tunggu Taliban Buktikan Janjinya: Kita 'Wait and See' Dulu
Taliban mengambil alih Kabul hampir tanpa perlawanan pada 15 Agustus 2021 lalu menyusul kemajuan pesat di Afghanistan ketika pasukan asing pimpinan Amerika Serikat mundur dari Afghanistan dan Presiden Ashraf Ghani melarikan diri.
Pada Jumat, 3 September 2021 sumber-sumber di dalam Taliban mengatakan Abdul Ghani Baradar akan memimpin pemerintahan baru di Afghanistan, dengan Mullah Mohammad Yaqoob sebagai wakilnya.
Dirinya akan bersanding dengan putra mendiang pendiri Taliban Mullah Omar dan Sher Mohammad Abbas Stanikzai mengambil peran senior.
Rabu, September 2021 lalu, diketahui perempuan Afghanistan akan dapat terus bekerja, tetapi mungkin tidak memiliki tempat di pemerintahan masa depan atau posisi tinggi lainnya.
Baca Juga: Hina Taliban di Video TikTok, Pelawak Afghanistan Dieksekusi Mati Secara Brutal
Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid juga mengatakan bahwa wanita akan dapat bekerja sebagai perawat, polisi, atau sebagai asisten di kementerian, tetapi mengesampingkan bahwa akan ada menteri wanita.
Komunitas internasional telah mendesak Taliban untuk menghormati hak-hak perempuan saat mengambil alih kekuasaan negara.
Hal tersebut karena banyak perempuan takut kembali ke kebrutalan yang terlihat ketika kelompok itu terakhir memegang kekuasaan 20 tahun lalu.
Pada hari ini, para wanita di Kabul mengadakan unjuk rasa yang menyerukan dimasukkannya mereka dalam pemerintahan dan hak mereka untuk bekerja.
Baca Juga: Perempuan Afghanistan Bersatu Gelar Protes Tuntut Hak di Bawah Taliban: Kami Tidak Takut!
Namun unjuk rasa tersebut disambut dengan gas air mata dan semprotan merica oleh Taliban.
“Kami tenang dan damai sepanjang waktu, tetapi mereka hanya ingin menghentikan kami dengan cara apa pun,” kata Razia Barakzai, peserta unjuk rasa berusia 26 tahun.***
