Ini telah mengirimkan sinyal beragam tentang perempuan yang kembali bekerja di kantor-kantor pemerintah dan telah memaksa universitas untuk memberlakukan kebijakan pemisahan gender untuk dibuka kembali.
Taliban juga saat ini telah membuat cabinet yang semuanya diisi laki-laki, mengatakan perempuan bisa dimasukkan nanti.
Antonio Guterres, sekretaris jenderal PBB pada awal bulan ini mengutuk janji-janji Taliban yang dilanggar kepada perempuan Afghanistan.
Dirinya juga mengimbau kelompok itu untuk memenuhi kewajiban mereka di bawah hukum hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional.
"Janji yang dilanggar menyebabkan mimpi buruk bagi perempuan dan anak perempuan Afghanistan. Perempuan harus menjadi pusat perhatian,” katanya.
Penarikan kembali hak-hak perempuan oleh Taliban juga telah memicu kritik dari Qatar dan Pakistan, yang telah meminta masyarakat internasional untuk terlibat dengan Taliban.
Pada konferensi pers bulan lalu, Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, mengatakan sangat mengecewakan melihat beberapa langkah yang diambil mundur oleh Taliban.
Al Thani mengatakan Qatar, yang menjadi tuan rumah kantor politik Taliban, harus digunakan sebagai model bagaimana masyarakat Muslim dapat dijalankan.