Network
PR BEKASI – Mayoritas sekolah di Jepang dikabarkan telah melarang para siswa perempuan untuk menggunakan model ikat rambut ponytail (ekor kuda).
Pasalnya, model ikat rambut seperti itu dikhawatirkan dapat membuat para siswa perempuan menjadi korban pelecehan seksual.
Dengan menggunakan ikat rambut ekor kuda, tengkuk siswa perempuan dapat terlihat sehingga dikhawatirkan dapat memicu para siswa laki-laki untuk melakukan pelecehan seksual.
Hal tersebut disampaikan oleh Motoki Sugiyama yang merupakan salah seorang mantan guru sekolah menengah di Jepang.
Baca Juga: Nias Sumatera Diguncang Gempa 6.9 M, BMKG Sebut Tak Berpotensi Tsunami
“Mereka khawatir siswa laki-laki akan melihat siswa perempuan, hal ini serupa dengan alasan di balik penegakan aturan warna pakaian dalam hanya putih,” katanya
Sugiyama mengakui bahwa dirinya telah sejak lama mengusulkan untuk melarang model ikat rambut tersebut terhadap siswa perempuan.
Namun, baru kali ini usulan tersebut dapat diterima karena sebelumnya dirinya tidak mendapatkan banyak dukungan.
“Saya selalu mengkritik aturan ini, tetapi karena kritiknya kurang dan menjadi sangat normal, siswa tidak punya pilihan selain menerimanya,” katanya.
Baca Juga: Dimulai dari Anies Baswedan Diakhiri Isran Noor, Tanah dan Air Nusantara Dikumpulkan dalam Gentong Nusantara
“Banyak sekolah mengabaikan pemberitahuan yang tidak mengikat secara hukum atau yang tidak memiliki hukuman,” ujarnya.
Sekolah di Jepang diketahui memiliki aturan yang ketat seperti tentang warna rambut, aksesoris, make-up dan seragam, termasuk panjang rok untuk siswa perempuan.
Diketahui, saat ini hampir setengah sekolah menengah yang berada di ibu kota Jepang, Tokyo, meminta para siswa perempuan yang memiliki rambut bergelombang dan tidak berwarna hitam untuk menyerahkan sertifikat rambut.
Sertifikat rambut tersebut diketahui berisi pernyataan yang menyatakan bahwa rambut mereka tidak diubah.
Baca Juga: 10 Karakter yang Sering Diremehkan di My Hero Academia, Salah Satunya Mezo Shoji yang Menakutkan
Dari 177 sekolah menengah yang dikelola oleh Pemerintah Metropolitan Tokyo, sebanyak 79 di antaranya meminta sertifikat yang ditandatangani oleh orang tua.
Dewan Pendidikan Tokyo mengatakan bahwa sertifikat rambut tersebut tidak wajib bagi para siswa perempuan.
Namun, dari 79 sekolah di Tokyo, hanya lima sekolah yang tidak mengharuskan siswa perempuan untuk menyerahkan sertifikat rambut.
Pada Juni 2021 lalu, Pemerintah Jepang mendapatkan protes dari para siswa perempuan dan orang tuanya.
Baca Juga: Diduga Sopir Ngantuk, Sebuah Mobil Seruduk Pemotor hingga Tewas di Bekasi
Mereka mendorong Pemerintah Jepang untuk meminta semua dewan pendidikan prefektur untuk merevisi peraturan sekolah yang dianggap kejam tersebut.
Peraturan keras, yang dikenal sebagai aturan hitam tersebut, berakar pada tahun 1870-an, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Wion News, Senin, 14 Maret 2022.
Saat itu Pemerintah Jepang pertama kali menetapkan sistem pendidikan yang semakin ketat dalam upaya untuk mengurangi intimidasi dan kekerasan di sekolah.***
